Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bertekad mengubah arah demokrasi Indonesia dengan memprioritaskan kaum muda (milenial) menduduki kursi legislatif.
Tidak sekadar dan sebatas kaum muda, PSI menerapkan sistem juri independen dalam proses rekrutmen calon anggota legislatih dari daerah hingga ke pusat.
Ketua Umum DPP PSI , Grace Natalie dalam konfrensi pers di Manokwari, Rabu (28/2) mengatakan, anggota dewan adalah wakil rakyat pembentuk regulasi. Sehingga, orang yang menduduki jabatan tersebut harus benar-benar memiliki kompetensi, kualitas dan kuantitas.
“Untuk mendapatkan seorang anggota legislatif tersebut, kita harus memulainya dari awal perekrutan bakal caleg. Makanya, kita libatkan juri independen dalam proses seleksi. Mereka adalah akademisi. Mereka nanti yang akan menyatakan, seseorang lulus atau tidak,” tuturnya.
PSI juga sedang merancang aplikasi pengawasan terhadap pengurus partai dan caleg daerah hingga pusat. Aplikasi itu sedang dalam tahap proses penyelesaian.
“Disebut pengawasan karena nantinya masyarakat bisa mengawasi para kader kita. Mereka akan memberikan rating pada para kader sesuai dengan yang mereka lihat. Kader juga wajib memberikan laporan kerja harian dalam aplikasi tersebut. Kita akan mengevaluasi berdasarkan rating dan laporan harian. Kamudian kita evaluasi. Jika tidak ada perubahan, kita ganti dengan orang lain,” tegas matan presenter TV nasional tersebut.
Selain juri independen dan tidak terlibat dalam kepengurusan partai, jelas Natalie, sejak awal PSI mengharamkan adanya mahar partai atau money politics.
Partai partisipatif ini menggunakan sistem kartu sakti. Kartu ini mereka gunakan untuk penggalangan dana yang nantinya akan digunakan untuk kampanye caleg.
“Kartu sakti kita terapkan dari 25 ribu hingga 1 miliar per tahun. Ini tidak besar. Kita kumpulkan donasi ini sebagai dana kampanye. Kita tidak ingin karena kampanye, ada caleg kita yang jual atau gadai barang berharga,” ungkapnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Dia juga mengatakan PSI memperjuangkan 40 persen keterwakilan perempuan, dan itu sudah terbukti saat ini.
Soal juri independen, Ketua DPW PSI Papua Barat, Binangka D Kawer mengatakan, PSI Papua Barat telah menyiapkan tiga juri independen yang siap melakukan seleksi pada Maret mendatang. Mereka adalah DR. Agus Sumule, DR Yusuf Sawaki dan Yuliana Numberi.
Hal senada dikatakan Ketua DPD PSI Manokwari, Patrix Tandirerung. Hanya saja, saat ini baru dua juri yang mengkonfirmasi kesediaannya. mereka adalah Bernat Sefnat Boneftar dan Liliany M Orisu.
Sementara itu, DR. Agus Sumule mengatakan sangat menginginkan perubahan dalam dunia politik. “Partai harus melahirkan kader bangsa. Partai iu didirikan untuk menciptakan seorang pemimpin. Saya percaya PSI akan realisasikan itu dengan sistem rekrutmen juri independen,” ungkapnya.(njo)