DPN Gerakan Rakyat Cinta NKRI Minta Presiden Gelar Sarasehan Nasional Papua

DPN Gerakan Rakyat Cinta NKRI Minta Presiden Gelar Sarasehan Nasional Papua

Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta (GERCIN) NKRI meminta Presiden Joko Widodo melalui Dewan Pertahanan Nasional (Wantanas) untuk menggela sarasehan nasional tentang Papua, untuk membangun Papua yang merdeka dalam bingkai NKRI.

“Sebab persoalan persoalan Papua akhir-akhir ini begitu akut dan kompleks, dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan NKRI ke depan,” ujar Ketua Umum DPN GERCIN NKRI Hendrik Yance Udam dan Sekjen Wenas Meiderd Tawar dalam siaran persnya.

Mereka mengapresiasi kegiatan serupa yang digelar beberapa waktu lalu di Jakarta, yang bertema “Merawat Perdamaian Belajar dari Resolusi Konflik dan Damai di Maluku dan Maluku Utara untuk Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Mereka juga mengapresiasi Sesjen Wantanas Letjen TNI Doni Monardo yang memiliki keahlian khusus dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di daerah derah konflik di Indonesia.

Menurut mereka, persoalan Papua bukan lagi isu lokal dan nasional tapi isu internasional yang dieksploitasi kelompok-kelompok tertentu yang ingin menjatuhkan reputasi NKRI di mata dunia.

“Sarasehan nasional itu bertujuan mencari solusi-solusi strategis dalam menyelesaikan persoalan-persoalan Papua selama ini. Kita kumpul semua tokoh Papua berkompeten dalam dan luar negeri untuk duduk bersama memikirkan masa depan Papua, dan berdialog membangun Papua yang merdeka dalam NKRI,” ujar Udam.

Kita harus akhiri konflik yang berkepanjangan yang terjadi di tanah papua sebab dengan perbedaan perbedaan tersebut membuat rakyat jelata yang ada di gunung gunung dan di lembah – lembah pesisir- pesisir pantai ngarai dan sungai menderita dan miskin melarat padahal kita kita orang papua di anugrahkan Tuhan tanah yang subur dan sungainya mengalirkan emas gunug gunung dan lembah lembah yang penuh dengan misteri.

Baca Juga :
Dimonim Air Ditemukan, 8 Tewas 1 Selamat

“Saya melihat bhawa daerah lain di Indonesia sibuk untuk membangun daerahnya dengan baik, kita di Papua hanya sibuk urus konflik vertikal dan horisontal sesama kita Orang Asli Papua,” tegas Udam.

Dia juga mengatakan korupsi tumbuh subur di Papua bersamaan dengan suburnya pula gerakan-gerakan saparatis. “Untuk itu kami minta KPK lakukan pemeriksaan dana pemerintah baik Otsus, APBN dan APBD,” tandasnya.(tr2/dixie)