Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), Maxi Ahoren yang bersama masyarakat melakukan pemalangan PT Bintuni Agro Prima Perkasa (BAPP) mengatakan siap menempuh jalur hukum untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat.
Maxi yang datang bersama lebih dari separuh anggotanya itu, mengaku siap menggadaikan jabatannya dalam kasus ini untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
Dia lalu meminta masyarakat percaya dan menyerahkan sepenuhnya penanganan persoalan tersebut pada MRPB sebagai lembaga kultur orang papua.
“Aspirasi masyarakat ini kita terima sekira 1 bulan setelah dilantik. Perusahaan ini sudah mencuri hak-hak masyarakat. Banyak,aturan yang diabaikan perusahaan, seperti penebangan kayu, Amdal, dan beberapa lainnya,” ungkapnya, lalu menyarankan MRPB dan DPRPB bersatu dalam pansus untuk menyelesaikan persoalan itu.
Dia kemudian mengingatkan apa yang dilakukan MRPB, LMA dan DPRPB itu menunjukan bahwa mereka lembaga sudah satu hati dengan masyarakat.
“Masyarakat juga harus satu hati. Jadi, jangan sampai kita kerja serius, lalu ada yang bermain api di belakang kita,” pesannya.
Maxi lalu meminta ijin kepada pihak keamanan dalam hal ini TNI/POLRI untuk melakukan sasi adat di perusahaan tersebut.
“Mohon ijin dari pihak keamanan, kami akan tutup perusahaan ini,” terangnya.
Sementara itu, Kabintal Dam XVIII/ Kasuari, Kolonel Caj Rudi Herman Marentek S.Th. yang mewakili Pangdam XVIII/Kasuari juga mengatakan hal serupa.
“Pesan Panglima, bahwa beliau mendukung untuk menutup perusahaan ini. Namun, jika ada hal hal yang harus diselesaikan, maka tolong diselesaikan,” tuturnya.
Hal senada dikatakan anggota DPRPB, Rudi Timisela, yang hadir mewakili Ketua DPRPB.
“Menurut saya, perusahaan harus menghormati hak hak masyarakat adat di sini. Ketua DPRPB mohon maaf karena beliau lagi dinas luar. Tapi beliau berpesan bahwa DPRPB berada di arah perjuangan yang sama dengan masyarakat,” tuturnua dalam pertemuan yang juga menghadirkan Obet Ayok.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
PROSES PENYEGELAN
Pantauan papuakini.co di lapangan, saat pertemuan dan keputusan bersama diambil, ratusan warga dipimpin Ketua MRPB, LMA, DPRPB dan pihak gereja berjalan menuju lokasi perkebunan jagung PT BAPP lalu melakukan penyegelan dengan sasi adat menggunakan bambu.
Dari ruas jalan dan pemukiman, massa berjalan kaki hampir 35 menit untuk mencapai lembah letak perkebunan jagung dan perusahaan.
Tampak jelas tebangan pohon-pohon di kiri perkebunan yang terlihat baru dibuka atau lahan garapan baru.
Dari ruas jalan utama tidak tampak terjadi pembongkaran hutan. Itu baru terlihat ketika berjalan ke arah perkebunan dan perusahaan.
Tidak ada jalur temu atas negosiasi yang dilakukan sesaat dengan beberapa orang di perusahaan tersebut.
Keputusan akhir, penyegelan langsung dilakukan. Mulai dari pintu dapan, kantor, dan beberapa gudang produksi perusahaan.
Proses penyegelan berjalan dengan aman dan tertib dikawal aparat keamanan.
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan lebih lanjut dari perusahaan terkait penyegelan tersebut.(njo)