2019, Pengadaan Barang dan Jasa Pakai Perpres 16/2018

Pengadaan Barang dan Jasa Pakai Perpres 16/2018

Pengadaan barang dan jasa tahun 2019 sudah tidak lagi menggunakan perpres 54/2010, melainkan Perpres 16/2018.

Kepala Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Setda Papua Barat, Jainap Uswanas SE MSi, yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (7/9) mengatakan, saat ini Perpres 16/2018 itu masih dalam tahap sosialisasi.

Ini dilakukan agar penyedia jasa maupun pokja bisa benar benar memahami dan siap mengaplikasikannya di 2019.

Kata dia, ada pengerucutan pada jumlah Bab dan Pasal antara Perpres 54 dan 16. Dimana, kalau Perpres 54 terdapat 19 bab dan 139 pasal penjelasan, maka pada Perpres 16/2018 hanya terdapat 15 bab dan 94 pasal penjelasan.

“Pengurangan jumlah pasal dan bab ini menunjukan bahwa proses tender akan berjalan lebuh cepat. Itu juga bisa meminimalisir keterlambatan pekerjaan dilapangan,” ungkapnya, sembari mengatakan Perpres 16/2018 ini sudah disosialisasikan oleh LKPP kepada Pokja di Papua Barat.

Terdapat pula perubahan istilah penyebutan dalam perpres terbaru, dimana ULP (Unit Layanan Pengadaan) diganti menjadi UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa). Istilah lelang diganti menjadi tender, Pokja ULP diganti menjadi Pokja Pemilihan dan sistem gugur diganti menjadi harga terendah
.

“Untuk sistem gugur tetap sama mekanismenya. Dimana bukan dilihat dari harga terendah, tapi semua kelengkapan dokumen lelang. Jadi ketika satu dokumen tidak masuk, maka akan gugur. Itu berlaku sama di Perpres yang terbaru, hanya saja. namanya diganti dari istilah sistim guhur menjadi harga terendah. Jadi, harga terendah bukan berarti satuan harganya,” ujarnya.

Soal mekanisme gugatan atas ketidak puasan penyedia jasa dalam proses lelang, tidak secara langsung bila dilaporkan ke PTUN.

“Kita ada APIP di Inspektorat. Ini kan masih proses administrasi, bukan kerugian negara. Sehingga, kalau administrasi salah maka tahapan internal harus dilalui, seperti sanggah, sanggah banding dan juga APIP,” tuturnya. (njo)