Mendagri Ingatkan Baru 60% Daerah Otonom yang Mandiri

Mendagri Ingatkan Baru 60% Daerah Otonom yang Mandiri

Mendagri Tjahjo Kumolo mengingatkan bahwa sampai saat ini baru sekira 60% daerah yang otonom yang memenuhi syarat sebagai daerah mandiri.

Mendagri mengatakan ini dalam pertemuan dengan Gubernur Papua Barat dan sejumlah kepala daerah di Papua Barat, Rabu (3/10), di sebuah hotel di Sorong.

Walau demikian faktanya, saat ini ada 314 usulan daerah otonomi baru.

Untuk itu, Mendagri meminta bupati dan walikota untuk melibatkan semua elemen pemerintahan daerah dalam setiap pengambilan kebijakan politik pembangunan.

“Sinergi dan konektivitas antar kota dan kabupaten harus efektif dan efisien, guna mempercepat reformasi birokrasi dalam berbagai hal, yang ujungnya untuk memperkuat otonomi daerah,” tutur Mendagri sebelum terbang ke Kumurkek untuk peyelesaian adat persoalan ibukota Kabupaten Maybrat.

PEMILU PILPRES

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Mayjen TNI Soedarmo dalam pertemuan itu mengingatkan tentang
tentang Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang.

Dia berharap Pilpres bisa berjalan dengan lancar. Untuk itu, dia mengajak semua pihak bersama-sama komit menyukseskan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019.

Dia juga menyentil tentang Indeks Kerawanan Pemilu pada 2018 lalu, yang menempatkan Papua Barat pada posisi teratas. Papua Barat kemudian terbukt berhasil membuktikan Pemilu kepala daerah di provinsi ini jadi yang teraman di Indonesia.

Untuk Pemilu dan Pilpres 2019, berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu yang dikeluarkan Bawaslu medio Desember 2018 lalu,
Papua merupakan daerah teraman kedua di Indonesia setelah Papua.

TAPAL BATAS

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Soni Sumarsono mengingatkan banyaknya masalah tapal batas di Papua Barat dalam pertemuan yang dihadiri, antara lain, Bupati Tambrauw, Bupati Sorong, Bupati Raja Ampat, Walikota Sorong, Bupati Mansel, Wakil Bupati Pegaf, Kejati Papua dan Papua Barat, Ketua DPR Papua Barat itu.

Baca Juga :
Gubernur Kukuhkan Bunda PAUD Papua Barat

Sumarsono juga menyentil akses transportasi pariwisata Raja Ampat, penyelesaian sarana dan prasarana pemerintahan Pegaf, dan uang bulanan mahasiswa Teluk Bintuni, rencana perpindahan ibukota Kabupaten Sorong dan Kabupaten Tambrauw.

Menanggapi itu, Gubernur Papua Dominggus Mandacan mengatakan Pemprov telah memfasilitasi beberapa permasalahan perbatasan, dan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mengelola batas-batas wilayah serta memberikan arahan pada bupati

“Untuk mengacu pada undang-undang pembentukannya. Kabupaten yg belum diselesaikan akan ditindak lanjuti secepatnya,” tegas Gubernur.(AN/dixie)