Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana mengaku geleng kepala saat mendengar Bawaslu RI menetapkan Kabupaten Teluk Bintuni sebagai daerah rawan Pemilu.
“Bintuni dibilang rawan, saya geleng kepala. Sebelumnya saat Pilkada kita rawan 1 dan kita balik jadi aman 1 kok. Tapi kita lihat positif saja, untuk kita wujudkan rawan itu jadi aman,” ujar Amus dalam rapat koordinasi jelang Pileg dan Pilpres di sebuah hotel di Manokwari, Kamis (15/11/2018).
Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf A Rodja menanggapi itu dengan menyatakan hal tersebut jadi persoalan bersama untuk dicarikan solusinya.
“Bawaslu bilang rawan, terutama Kabupaten Teluk Bintuni. Karo Ops ke sana, ternyata Bawaslu memberikan check list dan kita dicap sebagai provinsi rawan. Saat Pilkada kita rawan, sekarang juga rawan. Tapi pasti bisa berbalik aman,” yakin Kapolda.
Selain itu, Surat Tanda Terima Pemberitahuan kampanye Caleg, Kapolda menyatakan sampai saat ini baru dua caleg yang mengajukannya ke kepolisian. Aturannya, 7 hari sebelumnya sudah mengajukan STTP.
“Kalau tanpa STTP, bila terjadi kamtibmas meningkat dan tidak ada Polri, kami yang disalahkan. Jadi kami minta, ajukan STPP di tingkat Polres maupun Polda. Kita pasti layani,” tandas Kapolda.(njo)
