SKK Migas: BP Belum Bisa Penuhi Participating Interest 10% Papua Barat

SKK Migas: BP Belum Bisa Penuhi Participating Interest 10% Papua Barat

Ada 12 manfaat yang diharapkan dapat dihasilkan dari keberadaan kilang Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Satu di antaranya belum bisa terpenuhi, yaitu permintaan participating interest (PE/hak kelola) 10 persen atas proyek yang ditangani BP Berau itu.

Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Perwakilan Pamalu (Papua Maluku), A Rinto Pudyantoro itu belum bisa terealisasi karena belum ada perpanjangan kontrak.

“Pada saat aturannya muncul, PoD (Plan of Development) pertamanya sudah lewat. Makanya BP tidak punya kewajiban. Nanti ketika perpanjangan kontrak lagi, barulah ada kewajiban memberikan 10 persen,” jelasnya, lalu menjelaskan bahwa proyek Tangguh adalah milik pemerintah Indonesia di mana BP merupakan pengelolanya.

Bila nanti terealisasi, pengelolaannya dilakukan oleh BUMD.

“Misalnya, dari 100 persen yang dipegang BP, 10 persen akan diserahkan ke masyarakat melalui Komda dan Komda akan membentuk BUMD,” tutur Rinto dalam konferensi pers update proyek train 3 Tangguh, Rabu (12/12/2018).

Hal berbeda terjadi pada Genting Oil Kasuari karena PoD disetujui setelah aturan terkait PE ada. “Sehingga, dia memiliki kewajiban memberikan 10 persen itu. Itu sudah dibahas di Gubernur,” jelasnya.

Sementara itu, dari 11 manfaat lainnya, tiga di antaranya sudah terealisasi di Papua Barat yaitu dana bagi hasil migas dan PBB migas.(njo/dixie)