Pemerintah Provinsi Papua Barat sedang meninjau perijinan kelapa sawit agar sesuai dengan izin-izin yang mereka kantongi, khususnya luas lahan mereka.
“Ada sekira delapan yang masih aktif yang kita tinjau perijinannya,” ujar Kadis Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat, Jacob Fonataba, pada pekerja pers di sela penyerahan DIPA Papua Barat, Jumat (14/12/2018).
Dia menegaskan saat ini masih moratorium, sehingga belum ada perijinan baru. “Kita lihat jika izinnya misalnya 200 hektar, ya jangan buka lahan baru. Kita kerjasama dengan BPN. Sejauh ini belum ada indikasi penambahan lahan oleh perusahaan-perusahaan itu,” jelasnya.
Lahan-lahan yang ada diupayakan direhabilitasi agar bisa menjaga kesinambungan produksi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››