Anggota Komisi IV DPR RI Michael Wattimena SE tersinggung atas penolakan mendadak terhadap pelaksanaan Bimtek Peningkatan Keterampilan Masyarakat Kelautan Perikanan Bidang Penanganan Ikan Demersal
Hal itu dikemukakan Watimena saat membuka secara resmi kegiatan tersebut yang dialihkan ke Hotel Grand Kaimana, Rabu (20/2/2019)
“Masa seorang Kadis menolak kegiatan dari pusat di kabupaten? Saya merasa tersinggung karena saya bawa program dari pusat untuk bapa ibu untuk meningkatkan kualitas penanganan ikan, tapi kok disuruh keluar dan tidak boleh dilaksanakan di Dinas Perikanan. Ini program dari pusat. Dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan dari Partai Demokrat,” tegasnya di hadapan para nelayan yang hadir sebagai peserta Bimtek.
Anggota legislatif dari Dapil Papua Barat ini menyebut, harusnya penolakan tersebut disampaikan saat koordinasi yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh Balai Pelatihan Perikanan dan Kelautan Ambon. Malah dalam koordinasi tersebut telah disetujui.
“Jujur, sebagai pimpinan Komisi IV DPR, merasa kaget dengan kebijakan dan langkah yang dilakukan Kepala Dinas Perikanan. Kenapa? Karena ini adalah program pusat yang sering menjadi rebutan oleh daerah. Sementara kami menurunkan program ini dalam bentuk aspirasi ke daerah. Itu sudah dikomunikasikan dan dikonsultasikan sehingga program ini sudah berjalan. Tapi tiba-tiba ada telpon yang mengatakan bahwa tidak mau melaksanakan kegiatan ini di lingkungan setempat,” katanya.
Michael menegaskan sudah menyampaikan ke teman-teman parpolnya, Demokrat, agar jangan ada yang pergi. “Cukup saya dan ketua DPC, supaya jangan ada yang pakai simbol-simbol partai dan sudah disetujui. Karena ini kegiatan dari kementrian maka saya juga tidak pakai embel-embel partai. Hal ini juga saya lakukan saat membuka kegiatan seperti ini di kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat,” jelasnya.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Terpisah dari persoalan ini, Watimena juga berpesan kepada para nelayan untuk mengikuti kegiatan Bimtek ini dengan serius karena dampak dari kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas ikan yang ditangkap dan dijual sampai ke konsumen. Karena dengan kualitas ikan yang baik maka akan mendapat nilai jual yang tinggi.
Wattimena menyatakan akan membawa kejadian dalam rapat di DPR RI untuk evaluasi, apakah memang Dinas Perikanan Kabupaten sudah cukup program dari APBD sehingga tidak lagi membutuhkan APBN.
Hingga berita ini diturunkan, Gustaf Werfete Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kaimana belum berhasil dihubungi papuakini.co untuk dimintai tanggapannya atas hal ini.
Informasi dari salah seorang staf yang ditemui di kantor dinas itu, kepala dinas sedang mengikuti Musrenbang tingkat kampung. Ketika dihubungi melalui nomor HP 08124822XXXX sedang tidak aktif.(cpk3/dixie)