Pengamat korupsi di Manokwari menunggu peningkatan status penanganan laporan dugaan korupsi yang telah diterima Kejaksaan Negeri Manokwari setelah dipimpin Banjar T Nahor.
Pasalnya, sampai saat ini belum ada produk baru yang ditangani Kejaksaan Manokwari, padahal sudah banyak laporan yang masuk.
“Kajari sekarang lebih titikberatkan ke pencegahan. Itu jelas, tapi bukan satu tujuan. KPK juga mengedepankan pencegahan, tapi bukan mengeliminasi penindakan. KPK tetap gencar melakukan penindakan, bahkan OTT,” ujar pengamat korupsi, Yan Christian Warinussi pada pekerja pers, Rabu (20/3/2019).
Penindakan, menurutnya, perlu dilakukan untuk pemberantasan tindakan pelanggaran hukum, dan mengembalian kerugian negara.
Apalagi kalau jajaran Kajari seperti Kasiintel dan Kasipidsus menemukan bukti kuat dalam penelusuran dan pengumpulan alat bukti.
“Pandangan kami Kejari Manokwari tumpul. Pakai istilah pencegahan, tapi di satu sisi bawahan kerja setengah mati,” tuturnya.
Pengamat lain, Rustam, mengatakan sejak awal dilantik, Kajari Manokwari mengatakan mottonya adalah pencegahan dibanding penindakan.
“Itu perlu dilihat, korupsi kan masalah nasional. Membina kalau sudah terlanjur uang negara dikorupsi itu bagaimana?” tanya Rustam via ponselnya.
Dia mendukung motto Kajari Manokwari, tapi harus ada limit waktu, agar tidak muncuk opini negatif masyarakat
.
“Masyarakat akan menagih itu. Kalau membina terus kan tanda tanya juga. Ketika korupsi terjadi, apakah setelah pembinaan yang bersangkutan kembalikan kerugian negara . Jadi, pembinaan itu sebelum terjadi, tapi kalau ada laporan maka wajib hukumnya ditindaklanjuti,” tambahnya.
Sejumlah laporan yang masuk di Kejari Manokwari tapi hingga kini belum ada peningkatan status penanganan adalah, antara lain, soal Satpol PP Papua Barat, Dinas Kesehatan, Huntara Susweni, dan laporan tuna netra terkait asrama.
Hingga berita ini diturunkan, Kamis (21/3/2019), Kajari Manokwari, Banjar T Nahor belum membalas upaya konfirmasi papuakini.co via ponselnya.(njo)
