Pembangunan Kesehatan Tanggung Jawab Bersama

Pembangunan Kesehatan Tanggung Jawab Bersama
Pembukaan Rakerkesda Papua Barat di Sorong, 25 Maret 2019

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengatakan, pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat menjadi tanggung jawab semua pihak.

“Tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota beserta perangkatnya sampai di tingkat kampung,” ujar Gubernur Papua Barat, melalui staf ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Niko Tike, dalam pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Provinsi Papua Barat, diSorong, Senin (25/3/2019).

Jika ada pihak yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka target pembangunan kesehatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak dapat tercapai.

“Permasalahan kesehatan yang masih ada di Papua Barat tentunya membutuhkan kontribusi sektor lain dalam upaya penanggulangannya. Maka itu, kolaborasi pemangku kepentingan di luar sektor kesehatan harus dijalin dengan harmonis,” ingat Gubernur.

Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan juga tentunya tidak bisa didapat masyarakat dengan mudah, bila sarana transportasi kurang memadai.

“Pelayanan kesehatan melalui penggunaan teknologi informatika, seperti telemedicine, tentunya tidak bisa dilakukan tanpa ketersediaan koneksi internet yang baik. Ini jadi salah satu contoh,” tutur Gubernur.

Gubernur berpesan kolaborasi-kolaborasi lainnya juga perlu mulai dibangun, baik dengan masyarakat, pihak swasta maupun dengan mitra pembangunan, sementara kolaborasi-kolaborasi yang sudah ada perlu dibina dan diperkuat.(an/njo)

Baca Juga :
BPJS Ajak Masyarakat Lebih Peduli Kesehatan