Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Ahoren, menegaskan maklumat yang mereka keluarkan jelang Pemilu 17 April 2019 bukanlah suatu keharusan yang berdasar hukum.
“Di luar sana mereka bisa bikin maklumat. Itu hal yang wajar. Maklumat tidak serta merta menjadi hak hukum. Maklumat itu kan tidak memaksakan orang, itu bagian dari iimbauan. Jadi, kembali lagi ke hati rakyat Papua,” ujar Maxsi didampingi dua anggotanya dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan, kemarin.
DPRPB jalur Otsus seharusnya bersinergi dengan MRPB bukan menentang atau meributkan apa yang menjadi maklumat MRPPB. “DPR Fraksi Otsus seharusnya mendukung maklumat itu,” ujarnya.
Soal maklumat ini, dia mengaku semua pihak menerima apa yang menjadi maklumat itu. Bahkan, dia sudah menyampaikan secara resmi dalam pertemuan Forkopimda pada 26 Maret dan dalam pertemuan kesiapan Pemilu Senin kemarin yang dihadiri seluruh Bupati.
“Saya secara resmi dalam dua pertemuan itu menyampaikan bahwa maklumat sudah keluar,” ungkapnya.
Dia lalu mencontohkan, kebijakan Bupati Nabire yang memberi 100 persen kuota OAP untuk tes CPNS. “Tidak ada yang protes. Itu karena mereka punya hati nurani,” terangnya.
Dia lalu meyakinkan bahwa tidak ada intervensi atas dikeluarkannya maklumat itu. “Tidak ada intervensi apapun. Bahkan sangat tidak mungkin jika legislatif di duduki OAP lalu mereka buat referendum. Itu tidak mungkin, justru mereka akan merasa di hormati dan dihargai karena diberikan kesempatan,” tegasnya. (njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››