4,7 Triliun Investasi Masuk Papua Barat

4,7 Triliun Investasi Masuk Papua Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat, Bungaran Sitanggang SE MM

Investasi Rp4.700.816.800 ditanamkan pengusaha di Papua Barat pada 2018 lalu. Jumlah itu setara dengan 59% dari target Rp8,007 triliun.

Data itu ditunjukkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Papua Barat, Bungaran Sitanggang SE MM, Rabu (12/6/2019).

Diharapkan investasi lebih besar bisa masuk di tahun ini, walau kondisi global dan nasional cukup memberikan kendala.

“Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kondisi nasional pasca Pilpres yang masih berbuntut gugatan jadi kendala. Masih wait and see karena walau Pilpres sudah selesai tapi masih dalam tahap gugatan,” tuturnya.

4,7 Triliun Investasi Masuk Papua Barat

Soal target investasi tahun ini, dia menyatakan sudah menanyakan ke BKPM dan dijawab bahwa masih sedang digodok Bappenas.

Dia kemudian menegaskan instansinya terus memberikan yang terbaik, termasuk melaksanakan rencana aksi KPK terkait pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

4,7 Triliun Investasi Masuk Papua Barat

“Saya jamin di instansi saya tak ada pungutan-pungtan atau biaya-biaya tak jelas yang tak sesuai aturan, kecuali yang memang disyaratkan undang-undang,” tegasnya.

Dia mencontohkan retribusi yang harus dipenuhi investor bidang perikanan dan kelautan di dinas bersangkutan.

“Selama ini belum ada komplain apapun ke instansi kami. Ini juga berkat bagusnya koordinasi dan kerjasama erat dengan OPD-OPD terkait, sehingga pelayanan bisa cepat,” bebernya.

Baca Juga :
Banyak Untung Jadi Agen BRILink

Terkait pelayanan dia menyatakan diharapkan segera akan ada MoU antara Pemprov Papua Barat dengan Pemprov Papua yang sudah menerapkan prinsip-prinsip seperti e-budgeting dan e-planning.

Selai itu, juga penerapa Online Single Submission yang nantinya dihubungkan dengan SiCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu), Sistem Informasi Izin Kapal Daerah (SIMKADA), dan SIMDA alias Sistem Informasi Manajemen Daerah.(an/dixie)