DPR Papua Barat Ingin Alokasi Dana Otsus 2% dari DAU Nasional Dievaluasi

Ini Sikap Ketua DPR Papua Barat Kalau Pusat Tak Acuhkan Ketakadilan Dana Otsus
Pertemuan rombongan DPR Papua Barat dengan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo, 18 Juni 2019.

Ketua DPR Papua Barat Pieters Kondjol SE MSi mengingatkan bahwa Papua adalah bagian dari NKRI. Oleh karena itu, pemerintah pusat harus menerima usulan kenaikan alokasi Dana Otonomi Khusus yang diajukan DPR Papua Barat sebagai representasi masyarakat Papua Barat.

Pernyataan ini dilontarkannya menjawab papuakini.co terkait sikap yang akan diambil bila usulan kenaikan Dana Otsus untuk Papua Barat ditolak.

Kondjol menegaskan Dana Otsus sebesar 2% dari DAU Nasional yang dialirkan ke Tanah Papua selama ini tidak adil.

“Karena diperuntukkan bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Sedangkan Aceh hanya untuk satu provinsi saja,” ujar Kondjol, Rabu (19/6/2019).

Baca Juga :
DPR Papua Barat Kejar 7 Perdasus dan Tambahan Dana Otsus di DPR RI

Dia menegaskan, semestinya adilnya alokasinya adalah 4% dari DAU nasional, yaitu 2% untuk Provinsi Papua dan 2% untuk Provinsi Papua Barat.

“Tak ada alasan bila Kemenkeu mau mempertimbangkan hal-hal lain yang sesungguhnya tidak signifikan,” ingat Kondjol.

Seperti diberitakan papuakini.co, rombongan DPR PB langsung menyampaikan usulan itu ke Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan Wakil Ketua II DPR RI. Hal itu juga disampaikan ke Komisi XI DPR RI dan berbagai kementerian/lembaga terkait.

Kondjol kemudian menyatakan Tanah Papua sangat mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, dia yakin Jokowi di pemerintahan periode kedua akan semakin memperhatikan Tanah Papua.

Baca Juga :
Deprov PB Sepakat Minta Pemerintah Percepat Pelantikan DoaMu

Kondjol menegaskan harus tingkatkan pembiayaan di Papua Barat, Tanah Papua, yang diformat dan dirancang dengan baik, karena pembangunan bukan cuma infrastruktur tapi juga pembangunan SDM, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kucurkan dana besar dalam bentuk program dan kegiatan. Kami minta dikawal oleh penegak hukum. Kalau ada pihak-pihak yang melakkan tindakan-tindakan yang tak sesuai, silakan penegakan hukum masuk. Di bagian ini rakyat akan percaya,” tegas Kondjol yang berharap Dana Otsus tetap dilanjutkan setelah 2021 nanti.

Baca Juga :
Deprov PB Susun Ranperdasus BUMD PLTG

Kondjol juga menyentil hutan Tanah Papua yang memainkan peran besar sebagai bagian dari paru-paru dunia, dan komitmen Pemprov Papua Barat dalam melestarikan lingkungan.

“Dunia internasional mengakuinya. Itu kebanggaan. Pak Gubernur dapat penghargaan internasional karena peduli lingkungan melalui provinsi konservasi,” tandas Kondjol.(an/dixie)