Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengakui kondisi data di Indonesia, khususnya Papua Barat, belum baik karena masih ada perbedaan data statistik antar instansi.
Ini dikatakan Gubernur melalui Sekretaris Provinsi Papua Barat Nataniel D Mandacan dalam Focus Group Discussion Papua Barat Dalam Angka 2019, di Hotel Aston Niu Manokwari, Senin (05/08/2019).
Belum baiknya data statistik itu disebabkan oleh, antara lain, perbedaan konsep definisi tanpa adanya metadata dan tidak adanya kode referensi.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Data pemerintah pun masih sulit dicari. Ini karena banyak data sektoral yang dipegang individu,” tutur Gubernur.
Soal data, rujukan yang sah instansi pemerintah adalah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Tapi BPS terbatas pada data statistik dasar, sedangkan data statistik sektoral ada di instansi pemerintahan.
Untuk memadukan itu, sekaligus memenuhi amanat Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dibutuhkan forum satu data.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Forum itu berfungsi, antara lain, berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan satu data Indonesia.
Forum juga berfungsi membahas dan menentukan daftar data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya, serta daftar data prioritas.
“Oleh karena itu, butuh peran serta aktif instansi pemerintah untuk memberikan data yang dibutuhkan,” ingat Gubernur.(an/dixie)