Seluruh OPD Pemprov Papua Barat diingatkan untuk tidak lagi menganggap kearsipan sebagai hal yang dianggap belum penting, sehingga belum dikelola dan ditata dengan baik dan benar.
“Saya harap seluruh unsur pemerintahan Pemprov Papua Barat agar menunjukkan tanggungjawab dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kearsipan secara benar di lingkup kerja masing-masing, dan secara umum di Pemprov Papua Barat,” kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Selasa (06/08/2019).
Gubernur mengatakan ini melalui Dr Niko Tike, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan, dalam Bimtek Kearsipan OPD Papua Barat di sebuah hotel di Manokwari.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Gubernur menegaskan sistem penyelenggaran dan pengelolaan kearsipan harus dikembangkan secara komprehensif dan terpadu, dengan mempertimbangkan norma dan standar serta sumber daya pendukung yang profesional dan memadai.
“Guna menjamin ketersediaan arisp yang otenti, utuh, dan terpercaya,” ingat Gubernur.
Bimtek yang diselenggarakan selama tiga hari ini merupakan kerjasama antara Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat.(an/dixie)