Anggaran pembangunan Papua Barat dipastikan terganggu karena harus dialokasikan untuk membangun gedung-gedung baru sebagai pengganti bangunan lama, dan berbagai fasilitas umum lainnya yang dibakar massa dalam rusuh Manokwari 19 Agustus 2019 lalu.
Ini tersirat dalam pernyataan Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani dalam konferensi pers bersama Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan Dominggus Mandacan, Pangdam XVIII Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau, Kapolda Papua Barat, Brigjen Hery Rudolf Nahak, dan Ketua Tim Asistensi Mabes Polri Irjen Pol Paulus Waterpauw, di Manokwari, 20 Agustus 2019.
“Mari belajar dan ambil hikmah dari kondisi ini. Kantor DPR dan MRP terbakar. Ke mana masyarakat mau ajukan aspirasi?” ujar Wagub.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Wagub juga mengataka supaya pemerintahan tetap berjalan pemerintah akan ambil langkah, termasuk pelantikan DPR PB hasil Pemilu 2019.
“Pasti APBD terkuras untuk menyiapkan tempat bagi mereka berkantor. Setelah itu mesti bangun kantor. Pasti APBD tersedot ke sana juga,” tutur Wagub.
Itu menyebabkan kesempatan Papua Barat untuk membangun lebih cepat agak tersendat, karena anggaran yang mestinya digunakan untuk pembangunan berbagai fasilitas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, atau untuk bantuan sosial, harus disisihkan untuk pembangunan gedung-gedung baru tersebut.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Terkait kompensasi bagi warga yang asetnya jadi korban dalam kerusuhan itu, Wagub menyatakan hal tersebut belum dibahas.
“Gubernur sudah meminta maaf pada seluruh pihak atas peristiwa ini,” tegasnya.(an/dixie)