Partai Golkar: Kenapa Belum Ada Pimpinan Definitif DPRD Teluk Bintuni?

Partai Golkar: Kenapa Belum Ada Pimpinan Definitif DPRD Teluk Bintuni?

Belum juga adanya pimpinan definitif DPRD Teluk Bintuni hasil Pemilu 2019 sampai awal November ini mendatangkan tanya tanya besar pada anggota DPRD Teluk Bintuni asal Partai Golkar, Ayor Kosepa.

Menurutnya, belum adanya pimpinan definitif ini karena partai pemenang Pemilu 2019 di Teluk Bintuni belum kunjung menunjuk siapa yang akan jadi pimpinan DPRD.

Kondisi ini, menurutnya, membuat DPRD tidak dapat bekerja maksimal menjalankan fungsinya sejak dilantik media Oktober lalu. Padahal, banyak kepentingan rakyat yang harus segera direalisasikan.

“Pelaksanaan APBD-P 2019 tinggal satu bulan lagi. Otomatis DPRD tidak dapat melakukan pengawasan karena terkendala belum punya alat kelengkapan,” ujarnya dalam pesan WhatsApp yang diterima papuakini.co, Sabtu (02/11/2019).

Tak adanya kelengkapan seperti komisi-komisi itu membuat DPRD tak bisa memanggil dinas/badan Pemkab Teluk Bintuni untuk hearing atau rapat dengar pendapat.

“Jadi, ya jalan sendiri eksekutif tanpa pengawasan. Hal ini tidak sehat bagi demokratisasi, dan jelas sangat merugikan rakyat banyak,” tuturnya.

Selain itu, pembahasan RAPBD 2020 juga kena imbas kondisi ini. Di sisa waktu hingga Desember, mustahil DPRD bisa maksimal bekerja untuk membahas RAPBD 2020 dengan begitu banyak item.

“Pasti pembahasan seadanya. APBD akan asal jadi. Tidak akan berkualitas. Kasihan karena rakyat yang jadi korban, karena APBD ini untuk rakyat,” tegasnya.

Untuk itu, tuturnya, Partai Golkar melalui Fraksi Golkar tidak mau berkompromi dalam hal ini. Partai Golkar tak mau pembahasan RAPBD 2020 hanya seadanya demi prosedural saja, karena secara substantif hasilnya akan merugikan rakyat.

“Sedang kami bahas di internal partai. Kami tidak ingin ikut-ikutan menyetujui APBD yang asal jadi. Sudah ada skenario-skenario yang kami siapkan seandainya diperlukan,” ungkapnya.

Baca Juga :
Bintuni Utamakan Pembangunan Manusia

Da menegaskan APBD sebagai wujud kedaulatan rakyat di bidang keuangan tidak boleh dipermainkan oleh siapapun.

“Kami Partai Golkar komit soal itu. Jika pembahasannya saja asal jadi, bagaimana nanti pelaksanaannya? Pasti jauh melenceng dari substansinya. Kasihan rakyat Bintuni,” bebernya.

Pemuda asal Sebyar ini menilai sikap partai pemenang Pemilu yang tak kunjung menunjuk pimpinan DPRD itu memberi sinyalemen ada agenda-agenda lain yang dampaknya justru merugikan kepentingan rakyat.

“Ini kan sudah berlarut-larut, sehingga wajar kita beropini partai tersebut punya agenda lain dan mengabaikan kepentingan rakyat,” tandasnya.(***/dixie)