Anggota DPRD Bintuni Diminta Kedepankan Etika, Jangan Main Proyek

Anggota DPRD Bintuni Diminta Kedepankan Etika, Jangan Main Proyek
Nur Alif Mualim

Kader Partai Golkar Teluk Bintuni, Nur Alif Mualim, berharap anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni periode 2019-2024 mampu memenuhi eskpektasi masyarakat dengan mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

Dia juga mengatakan anggota DPR di semua tingkatan diberikan hak dan wewenang yang dibatasi dengan norma etika dan hukum.

Oleh karena itu, etika menjadi sangat penting dalam menjaga marwah jabatan yang melekat pada wakil rakyat dan marwah lembaga DPRD secara kolektif.

Untuk itu, anggota DPRD harus menjalankan amanah rakyat dengan tidak memanfaatkan kewenangan yang melekat untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, melalui kegiatan tak beretika yang dibiayai anggaran daerah maupun pusat.

“Jangan memanfaatkan kewenangan yang melekat untuk meraup untung melalui proyek-proyek pemerintah daerah,” ujar Mualim.

Dia mengingatkan salah satu etika yang harus dijaga wakil rakyat adalah menghindari conflict of interest dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Anggota DPR harus bisa menempatkan diri sebagai pengawas atas program, kegiatan, dan pekerjaan pemerintah daerah agar benar-benar dijalankan untuk sebesar besarnya kesejahteraan rakyat.

“Bukan malah mengambil keuntungan dengan menjadi pelaksana proyek, atau membentuk perusahaan pihak ketiga lalu menggunakan kewenangan yang ada padanya agar bisa menjadi pelaksana proyek pemerintah daerah tersebut,” ingat Mualim.

Dia mengingatkan norma tersebut tertuang dalam Undang Undang Pemda 23/2014 pasal 188 ayat (2), UU Pemilu 7/2017 mengenai larangan bagi anggota DPRD kabupaten, kemudian norma dalam UU Pemilu 7/2017 pasal 240 ayat(1) huruf l yang mensyaratkan calon anggota DPRD untuk bersedia tidak melakukan pekerjaan sebagai penyedia barang dan jasa pemerintah.

Namun, menurutnya, dalam implementasinya ditengarai ada banyak oknum anggota DPRD kerap kali mencari celah. alias mengakali, agar bisa mengerjakan proyek pemerintah.

Baca Juga :
Wagub: Safari Ramadan Ibadah Mulia

Dalam konteks ini, kesadaran wakil rakyat untuk memenuhi standar etika diuji, dan secara kelembagaan implementasi fungsi badan kehormatan juga ikut dipertaruhkan.

“Kita diuji apakah akan menutup mata dengan kejadian-kejadian seperti ini, atau mengambil sikap sebagai lembaga yang menjaga marwah jabatan DPRD dan marwah lembaga DPRD itu sendiri,” tegasnya.

Di lain pihak, tambahnya, partai politik sebagai wadah rekrutmen anggota DPRD juga harus mengambil mengawasi kadernya agar tidak terlibat sebagai kontraktor proyek. baik langsung maupun tidak langsung, serta mendidik masyarakat agar secara aktif berpartisipasi mengawasi para anggta DPRD.(***/dixie)