Para peserta bimbingan teknis (bimtek) dan pendidikan pelatihan (diklat) pengelolaan keuangan daerah diingatkan untuk fokus mengikuti kegiatan tersebut, dengan mengenyampingkan refreshing dan belanja.
Ini dikatakan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, melalui Asisten Gubernur Bidang Pemerintahan, Musa Kamudi, dalam kegiatan bertajuk Implementasi Kebijakan e-Government Pada Pemerintah Daerah Untuk Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, di sebuah hotel Ibis Syles, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/11/2019).
“Ini bukan jalan-jalan. Anggaran pemerintah daerah cukup besar (untuk kegiatan ini),” ujar Kamusi dalam kegiatan yang digelar di akhir pekan dan akan berlangsung sampai 24 November 2019 mendatang itu.
Untuk itu, Kamudi menegaskan absensi kegiatan tersebut harus dijalankan.
Kegiatan ini dilatarbelakangi perubahan aturan menyusul ditekennya PP Nomor 12 Tahun 2019, pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005, tentang pengelolaan keuangan daerah.
“Kita jangan sampai tertinggal aturan. Kita komit pertahankan WTP. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya sehingga ada peningkatan ketrampilan dan pengetahuan pengelolaan keuangan daerah,” pesan Kamudi.
Sementara itu, Slamet Riyadi, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, mengatakan kegiatan ini untuk menyamakan persepsi, satukan komitmen untuk beri layanan terbaik pada masyarakat.
Dia menegaskan untuk mengoptimalkan dana yang dikelola daerah, termasuk dana dari pemerintah pusat agar berkorelasi dengan kemajuan seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, dan kemiskinan.(an/dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››