Oh Tuhan, Seramnya Dengar Pernyataan Dosen Ini Tentang Unipa

Oh Tuhan, Seramnya Dengar Pernyataan Dosen Ini Tentang Unipa

Pernyataan Dr Meky Sagrim SP MSi, dosen tetap Fakultas Pertanian Universitas Papua (Unipa) tentang universitas itu bikin bulu kuduk merinding.

Dia memaparkan berbagai kondisi Unipa yang harus dibenahi secepat-cepatnya untuk membuat universitas kebanggaan Papua Barat ini bisa bangkit di era Indutri 4.0 ini.

Menurutnya, hal pertama yang harus secepatnya diurus adalah akreditasi institusi universitas. Sebagian besar program studi sudah diakreditasi, tapi akreditasi institusi belum dilakukan.

Sesuai UU 12 Tahun 2012, setiap perguruan tinggi yang tak ajukan dokumen sampai dengan 8 Agustus 2019, maka izin penyelenggaraan universitas tersebut dicabut.

Baca Juga :
Pemprov Belum Beri Dana Pengampuan, FK UI Cari Pinjaman

Dia menegaskan jika pemerintah pusat benar melaksanakan aturan, maka status Unipa sudah dicabut. “Orang luar lihat Unipa besar nama. (Untung) Ini universitas negeri. Kalau swasta, sayonara, sudah tutup lama,” tuturnya.

Belum adanya akreditasi universitas ini membuat sarjana lulusan Unipa praktis tak bisa lolos jika melamar pekerjaan di Kementerian/Lembaga maupun perusahaan negara karena tak memenuhi syarat.

“Mau daftar ke kementerian, perusahaan negara, mereka minta mana akreditasi institusimu, mana sertifikat akreditasinya? Jawab apa? Kan tidak ada,” bebernya.

Dia menegaskan pemerintah daerah sangat baik karena berkoordinasi dengan Kemenpan RB, sehingga ada putra-putri Papua, khususnya Papua Barat, yang bisa lolos. “Apa ke depan begitu terus?,” tegasnya.

Selain itu, harus ada reformasi kelembagaan karena saat ini ketua senat universitas dijabat rektor. Ini, menurutnya, melanggar aturan. Dia menegaskan sesuai aturan harus ada pemisahan. Pemisahan itu merupakan mekanisme check and balances untuk mengawasi kinerja Rektor.

Baca Juga :
Gubernur Resmikan Gedung Baru Gereja GKI Utrech Sau Abas

“Bagaimana fungsi itu bisa dijalankan kalau yang memimpin rektor sendiri?” tanyanya.

Tak jalannya fungsi tersebut membuat terjadinya, antara lain, pergantian mendadak Wakil Rektor IV tanpa ada penjelasan. “Kenapa diganti? Apa ada pelanggaran etika, apa ada korupsi?” tanyanya lagi.

Begitu pula dengan pergantian Ketua Lemlit yang sampai 3 kali dalam kurun 3 tahun yang, menurutnya, tanpa pertimbangan Senat Universitas.

Setali tiga uang, Ketua Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Unipa diganti empat kali dalam waktu kurang dari empat tahun. “Artinya, belum satu tahun sudah diganti. Apa yang terjadi? Mereka tentu tak bisa kerja tenang untuk siapkan dokumen akreditasi institusi universitas,” ungkapnya.

Selain itu, Unipa masih berstatus terendah sebagai PTN, yaitu PTN Satker Pemerintah Pusat. Ini membuat Unipa tidak otonom, karena pengelolaan uang harus menunggu persetujuan Kemenkeu dan Kemenristekdikti baru uang bisa digunakan untuk pengembangan institusi, dan tak bisa bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga seperti Freeport dan BP Tangguh.

Baca Juga :
Agribisnis Faperta Unipa Harap Aipiri Bisa Jadi Kampung Binaan

Untuk itu, Unipa harus naik status setidaknya jadi PTN Badan Layanan Umum, lalu dinaikkan lagi jadi status tertinggi PTN Badan Hukum.

Tapi, jalan ke sana masih sangat-sangat panjang. Pasalnya, syaratnya, antara lain, minimal 25 persen harus bergelar guru besar dan 25 persen program studi harus berakreditasi A.

“Di Unipa saat ini ada lebih dari 500 dosen, tapi hanya lima orang yang bergelar guru besar. Kalau prodi, belum ada satu pun yang berakreditasi A,” bebernya.

Syarat lainnya, laboratorium harus bersertifikasi ISO. Ini juga tak bisa dipenuhi Unipa saat ini karena, menurutnya, tak ada satu pun laboratorium dalam gedung di Unipa, sekira 30, yang menyandang sertifikasi ISO.

“Sudah begitu, air di Unipa ini sudah sekira enam bulan tak jalan. Bayangkan bagaimana laboratorium tanpa air,” tegasnya.

Baca Juga :
4,7 M Untuk Perbaikan Jalan Tugu Lumba-Lumba ke Kali Sukun

Dia juga menyoroti perkuliahan semester-semester sebelumnya, khususnya di fakultasnya. Dosen yang semestinya mengajar 16 kali dalam seminggu, hanya mengajar lima kali. Bahkan ada yang tak pernah sama sekali mengajar.

Untuk itu, anak suku Maybrat ini menegaskan harus ada reformasi besar-besaran di Unipa demi kemajuan SDM Papua Barat, khususnya orang asli Papua.

“Pernyataan saya ini Tuhan ada dengar. Tuhan ada lihat,” tandasnya.

Sementara itu, Rektor Unipa Dr Ir Jacob Manusawai MH belum menjawab upaya konfirmasi papuakini.co, Pesan yang dikirimkan ke ponselnya, 0813****8844, pukul 13.04 WIT Sabtu (30/11/2019) belum ditanggapi hingga pukul 19.50 WIT.(an/dixie)