Gubernur ke LIPI: Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Tak Bisa Ditunda

Gubernur ke LIPI: Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Tak Bisa Ditunda
Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan dalam Diseminasi Hasil Penelitian Kegiatan Prioritas Nasional Papua, Layanan Pendidikan dan Kesehatan Bagi OAP di Papua Barat, 10 Desember 2019.

Gubernur Papua Barat Drs Dominggus Mandacan meminta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk membantu mengkaji program bantuan terhadap masyarakat di bidang pendidikan dan kesehatan.

Ini disampaikan Gubernur dalam kegiatan Diseminasi Hasil Penelitian Kegiatan Prioritas Nasional Papua terkait Layanan Pendidikan dan Kesehatan Bagi Orang Asli Papua, di sebuah hotel di Manokwari, Selasa (10/12/2019)

Kata Gubernur, pemerintah bisa menyesuaikan prosedur keuangan yang ada, seperti buat permohonan, programkan lalu ditetapkan dalam anggaran dan kemudian ditetapkan di tahun anggaran berikut.

Namun, untuk bantuan kesehatan dan pendidikan, Gubernur merasa dua hal itu tak bisa ditunda.

Gubernur Papua Barat ke LIPI: Bantuan Kesehatan dan Pendidikan Tak Bisa Ditunda

“Yang namanya untuk orang sakit atau pendidikan, kita tidak bisa bilang tunggu dulu. Hari itu ketemu gubernur atau OPD terkait, maka hari itu juga bantuan harus kita berikan,” ungkapnya.

Gubernur lalu mencontohkan bila mana ada orang sakit yang segera membutuhkan bantuan. “Kalau di Jawa, rujuknya di daerah sana juga. Coba dipikir, kalau di Papua rujuknya ke Makassar atau Surabaya,” ungkapnya.

Uang, kata Gubernur sebenarnya ada, tapi mekanisme anggaran itu yang menjadi perhatian. “Hal ini sudah kita bicara dengan BPK dan KPK, tapi sampai saat ini belum bisa. Semua anggaran harus melalui mekanismenya. Begitupun dengan bantuan pendidikan,” ungkapnya.

Gubernur kembali mencontohkan, misalnya hari ini ada yang mau ujian, dia ajukan proposal, administrasi sana sini, lengkapi berkas dan lain sebagainya, akhirnya terlambat sehingga ujiannya tertunda tahun depan.

Untuk itu, Gubernur berharap LIPI bisa membantuan kajian-kajian seperti itu, supaya kalau ada kendala pendidikan dan kesehatan pemerintah bisa jawab dengan segera.(an/njo)

Baca Juga :
KPU Sahkan DPT Papua Barat, Mansel Paling Sedikit