7 Tahun di Papua Barat, Perwakilan BPKP Masih Sewa Kantor

7 Tahun di Papua Barat, Perwakilan BPKP Masih Sewa Kantor
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan meletakkan batu pertama pembangunan gedung BPKP Papua Barat di kompeks gubernuran Anday, 12 Desember 2019.

Perwakilan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Papua Barat ada sejak 2012 lalu. Tapi, hingga kini instansi itu masih menyewa kantor.

Ini diungkapkan Plt Kepala BPKP Pusat, Iswan Helmi, dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor BPKP Papua Barat di kompleks perkantoran gubernur di Arfai, Kamis (12/12/2019).
=
Dengan akan dibangunnya kantor BPKP, dia berharap pelayanan terhadap stakeholder di Papua Barat dapat terus meningkat.

“Kehadiran perwakilan BPKP sangat erat dengab perjalanan BPKP yang mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Indonesia, secara khusus di Papua Barat. Sejak masih kantor perhubung Papua pada tahun 2012 sampai menjadi perwakilan sendiri di Papua Barat, kami masih menyewa kantor di Angkasa Mulyono,” ungkapnya.

7 Tahun di Papua Barat, Perwakilan BPKP Masih Sewa Kantor
Plt Kepala BPKP Pusat, Iswan Helmi.

Dikatakan Helmi, dinamika pembangunan yang sangat pesat tentu memerlukan peningkatan kapasitas pengawasan atas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan.

Pengawasan diharapkan bukan sekedar pengawasan melekat terhadap masing-masing unit organisasi pemerintah, namun juga ada fungsi pengawasan yang objektif yang terlepas dari unit pelaksana. Itu yang menjadi dasar dibentuknya BPKP sebagai lembaga pemerintahan non departemen.

Sementara itu, Gubernur Papus Barat, Dominggus Mandacan mengatakan, peletakan batu pertama itu menandakan bahwa kehadiran BPKP di Papua Barat sangatlah penting.

“Kehadiran gedung kantor BPKP di lingkungan gubernuran diharapkan nantinya dapat memudahkan koordinasi bagi peningkatan kerjasama yang baik,” ujarnya.

Gubernur lalu berterimakasih pada BPKP atas pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah selama ini, terlebih tahun ini Papua Barat mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya dari BPK RI.(an/njo)

Baca Juga :
Gubernur Mandacan: Peringatan Paskah Jangan Hanya Seremonial