Romansa Minta DKPP Berhentikan 5 Komisioner KPU Manokwari

Romansa Minta DKPP Berhentikan 5 Komisioner KPU Manokwari

Ronald Mambiew dan Reineke Exonia Musa (Romansa), bakal calon calon bupati dan wakil bupati Manokwari jalur perseorangan, meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi tegas pada lima komisioner KPU Manokwari sebagai teradu I sampai V berupa pemberhentian sebagai Komisioner KPU secara permanen.

Permintaaan itu dilontarkan Romansa melalui kuasa hukum mereka, Habel Rumbiak, dalam sidang pemeriksaan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 85-PKE- DKPP/VIII/2020 di Kantor Provinsi Papua Barat, Jumat (18/09/2020).

Sidang perkara dengan teradu Ketua dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Manokwari Abdul Muin Salewe, Aplena Al Rumaikewi, Herry Lolo, Fahry Rafly, dan Frantiano Rahawarin, masing-masing sebagai teradu I, II, III, IV, V ini, dipimpin oleh Ketua Majelis Prof Dr Muhammad SIP MSi dengan anggota Abraham Ramanday dan Napoleon Fakdawer.

Romansa Minta DKPP Berhentikan 5 Komisioner KPU Manokwari

Pengadu berharap agar hak demokrasi pengadu dihargai oleh teradu, dan meminta kesempatan untuk menyelesaikan tahapan-tahapan sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Manokwari dari jalur perseorangan.

Sebelumnya, Habel Rumbiak mengungkapkan para teradu telah melampaui kewenangannya karena langsung melakukan verifikasi dukungan dan menolak berkas bapaslon Romansa. Menurutnya, seharusnya pada tahapan pertama para teradu hanya melakukan pengecekan terhadap jumlah dukungan.

Pengadu menambahkan pada tanggal 12 Maret 2020, teradu II dan III mendatangi sekretariat pemenangan milik Pengadu. Menurut Pengadu tindakan tersebut merugikan pengadu karena ada maksud tersembunyi kedua teradu, sehingga saat dilakukan verifikasi terhadap syarat dukungan (B.I.I-KWK) milik pengadu pada 12-18 Juli 2020 dokumen pengadu dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Teradu I, Abdul Muin Salewe membantah seluruh dalil aduan yang disampaikan oleh pengadu. Ia mengatakan KPU Manokwari sudah melakukan perhitungan dan persebaran dukungan bersama dengan pihak pengadu.

Baca Juga :
IPTM Harus Terbentuk Sampai Rayon

“Tanggal 19-23 Februari 2020, jumlah dukungan memenuhi syarat 13.815, Tidak memenuhi syarat 675. Untuk penyebaran memenuhi syarat. Kemudian, karena jumlah dukungan tidak memenuhi syarat, kami keluarkan berita acara penolakan,” ungkapnya.

Romansa Minta DKPP Berhentikan 5 Komisioner KPU Manokwari

Belakangan, teradu mengadukan KPU Manokwari ke Bawaslu. Dalam sidang sengketa musyawarah di Bawaslu diputuskan untuk membuka kembali pendaftaran selama tiga hari.

Setelah dibuka pendaftaran kembali, sampai hari terakhir pendaftaran pada 12 Maret 2020, pihak pengadu belum juga memasukkan dukungan dalam aplikasi Silon.

Sehingga, setelah berkoordinasi dan bersama Bawaslu, teradu II dan III mendatangi sekretariat pengadu mengecek persoalan apa, apakah aplikasi, ataukah belum dimasukkan. Setelah diperiksa ternyata pihak pengadu belum memasukkan.

Ketua Majelis, Prof Muhammad mengatakan DKPP akan menilai, mencermati dan menganalisa fakta-fakta yang muncul dalam persidangan.

“Kami akan mencermati dan menganalisa fakta-fakta sidang. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama DKPP akan mengambil keputusan terhadap perkara ini,” pungkasnya.(wan)