Gubernur Ingin Ada Forkom Pengelolaan APBN dan APBD Dengan Ditjen Perbendaharaan

Gubernur Ingin Ada Forkom Pengelolaan APBN dan APBD Dengan Ditjen Perbendaharaan
Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi Pembangunan, Dr Niko Tike Untung, bersama Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, membuka Kick off Kerja Sama/Kemitraan dan Pendampingan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Sharing Session Pengelolaan Keuangan Negara di Manokwari, 17 November 2020.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan ingin ada forum komunikasi (forkom) antara Pemprov dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat.

Forkom itu dimaksudkan untuk membahas solusi-solusi terbaik pada isu-isu pengelolaan keuangan APBN dan APBD.

Ini dikatakan Gubernur melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan, Dr Niko Tike Untung, kala membuka Kick Off Kerja Sama/Kemitraan dan Pendampingan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Sharing Session Pengelolaan Keuangan Negara, bersama Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Papua Barat, Hari Utomo, di sebuah hotel di Manokwari, Selasa (17/11/2020).

Hal ini penting karena pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo meminta seluruh gubernur mempercepat belanja APBD provinsi, dan memerintahkan Bupati dan Walikota agar mengakselerasi belanja barang-modal dan bansos sehinga dapat meningkatan konsumsi masyarakat dan memulihkan ekonomi di daerah.

Gubernur Ingin Ada Forkom Pengelolaan APBN dan APBD Dengan Ditjen Perbendaharaan

Presiden Jokowi juga menyatakan akan memonitor realisasi APBD semua provinsi, semua kabupaten dan kota.

Presiden juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah provinsi Papua sebesar 4,52 % diikuti yang kedua Papua Barat sebesas 0,53 % dan Sulawesi Tengah pada – 0,06 %.

Berdasarkan data Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, realisasi belanja negara pada provinsi Papua Barat sampai dengan kuartal III telah mencapai 76,13 persen.

Gubernur kemudian berpesan dan mendorong seluruh pemangku kepentingan belanja pemerintah, baik APBN maupun APBD, untuk terus dapat mengakselerasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan mempercepat realisasi belanja.

“Tingkatkan penyerapan semua jenis belanja, sederhanakan SOP-nya, memudahkan birokrasinya dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik (good governance),” ingat Gubernur.(dixie)

Baca Juga :
Pasar Sanggeng Akan Dibangun Baru