512 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) Pemprov Papua Barat menggelar aksi damai menanyakan NIP mereka di gubernuran, Selasa (16/02/2021).
Menurut Edison Kambu, juru bicara kelompok honorer 512, mereka adalah bagian dari 1283 CPNS Pemprov yang mendapatkan SK P3K padfa 23 Desember 2020.
Kambu menyatakan sesuai UU No 5 Tahun 2018 tentang ASN dan PP 49 Tahun 2019 tentang Manajemen P3K, pengangkatan P3K harus seleksi.
“Namun kami tidak diseleksi. Tiba-tiba SK dibagikan tanpa NIP. 771 orang ikut seleksi, kami 512 dipisahkan tak ikut seleksi. Proses ini kami ibarat diberikan SK honor baru. Dijanjikan Maret (2021) test lagi lalu NIP keluar,” beber Kambu.
Menurut Kambu test di di Maret itu merupakan formasi 2021, sedangkan seleksi 1283 honorer di 2020 adalah formasi 2018, 2019, dan 2020.
“Aturan bilang P3K itu khusus tenaga guru dan kesehatan, kami ini semua tenaga administrasi bukan tenaga guru atau medis,” ketus Kambu.
Kambu lalu mengatakan tim 512 tidak menyalahkan siapapun. “Kami hanya memperjuangkan nasib kami. Kami minta keadilan. Kami ini yang rasa suka duka, susah, senang, sakit ketika siang panas, hujan kami berbakti masuk kantor. Kami juga turut berpartisipasi dengan kumpul uang ketika tim (honorer) berangkat ke mana saja. Jangan kami ditinggalkan,” tandas Kambu.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››