Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat, Derek Ampnir SSos MM, menduga ada putus atau hambatan koordinasi di level pemerintahan tingkat bawah kabupaten/kota terkait program bantuan tunai Tangan Kasih Pemprov Papua Barat.
Dugaan itu muncul setelah dia berbincang dengan sejumlah warga yang berprofesi sebagai penjual pinang, sayur mayur, dan pejasa ojek di daerah Maripi dekat Mapolda Papua Barat, di Kelurahan Andai, Manokwari awal pekan ini.
“Ada lima warga yang mengatakan tak tahu ada program Tangan Kasih Pemprov Papua Barat untuk pekerja sektor formal dan informal terdampak Covid-19 itu,” ujarnya, Jumat (19/02/2021).
Ampnir menduga ada putusnya informasi yang disampaikan instansi teknis pemerintah kabupaten/kota dengan institusi perangkat penyelenggara pemerintahah di bawahnya dari level distrik ke kelurahan ke kampung.
“Saya duga ini belum jalan lancar dan belum sinergis. Ini perlu ditelaah dna diatasi jika memang seperti itu kenyataannya,” tuturnya, lalu menekankan dugaannya itu bukan menggeneralisasi.
Padahal, menurutnya, data sahih dari kabupaten/kota itu sangat penting bagi Pemprov sebagai pemberi bantuan, agar program yang sangat membantu perekonomian warga dalam pandemi Covid-19 ini bisa lebih baik lagi pencapaiannya.
Ampnir lalu mengatakan beberapa dari mereka meminjam dari lembaga-lembaga simpan pinjam yang harus dikembalikan sekira Rp50 ribu per hari. “Tak apa itu bagian dari usaha, tapi di sisi lain ada bantuan tunai gratis dari pemerintah yang bisa mereka digunakan untuk usaha tanpa perlu pinjam seperti itu,” ungkap Ampnir.
Ampnir juga mengatakan memantau penyaluran Tangan Kasih itu di bank BNI, Mandiri, BNI, dan Bank Papua pada 18 Februari 2021. “Animo masyarakat sangat tinggi, karena memang bantuan Tangan Kasih itu sangat menyentuh dan membantu memenuhi keperluan masyarakat di masa pandemi ini. Warga juga mengatakan bantuan itu dipakai untuk bantu modal usaha,” tandas Ampnir.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››