BP Berau, operator LNG Tangguh (biasa disebut masyarakat BP Tangguh, red), jadi sorotan lantaran dinilai agak tertutup karena sulitnya OPD-OPD terkait di Pemprov Papua Barat mendapatkan data.
“Teman-teman OPD minta BP lebih terbuka soal data, seperti data produksi, untuk kemudahan-kemudahan pengawasan yang bisa dilakukan dinas provisi di area perusahaan. Karena selama ini kesulitan lantaran kebanyakan (data) dari pusat,” ujar Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua Barat, Melkias Werinussa, menjawab pekerja pers, Selasa (13/04/2021).
Werinussa mengatakan ini usai audiensi BP Berau Ltd, perusahaan milik bp yang berkantor pusat di London, Inggris, dengan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan.
Tangguh LNG merupakan pengembangan enam lapangan gas terpadu yang terletak di wilayah Kontrak Kerja Sama (KKS) Wiriagar, Berau dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat.
Hal lain yang dibicarakan dalam audiensi, yang dihadiri Hardi Hanafiah, Vice President Indonesia and Managing Counsel Asia Pacific BP Berau Ltd, ini adalah sejumlah kewajiban perusahaan itu.
“Antara lain pembangunan 540 sekian rumah di Pantai Utara di beberapa distrik. Pak Gub berharap rumah-rumah itu bisa diserahkan tahun ini,” tutur Werinussa.
Selain itu, juga dibicarakan masalah hak-hak ulayat masyarakat yang sudah beberapa tahun dibicarakan, dan melakukan vaksinasi Covid-19 untuk para karyawan.
Gubernur juga meminta Tangguh LNG merekrut lebih banyak tenaga kerja lokal, termasuk dari Pusat Pelatihan Teknik Industri dan Migas Teluk Bintuni (P2TIM-TB) yang biasa dikenal dengan Petrotekno.
“Kalau misalnya untuk mengecat, kan bisa diambil dari sini, tak perlu bawa dari luar,” ungkap Werinussa.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››