Wakil Bupati Kaimana: Jangan Ada Gerakan Tambahan Penggunaan Dana Desa

Wakil Bupati Kaimana: Jangan Ada Gerakan Tambahan Penggunaan Dana Desa
Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada, berbincang Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Kaimana, Joice Tuanakota, 04 Mei 2021.

Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada mengingatkan kepala kampung dan para pendamping untuk tidak melakukan gerakan tambahan dalam penggunaan dana desa.

Wakil Bupati Kaimana menegaskan itu saat mengunjungi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kaimana, Selasa (04/05/2021).

Wakil Bupati, yang berjalan kaki ke kantor yang berjarak sekira 400 meter dari kantor bupati itu, disambut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kaimana, Joice Tuanakota, dan jajaran serta puluhan kepala kampung yang tengah mengurus pencairan dana Penghasilan Tetap (Siltap).

Dalam dialog dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kaimana, para kepala kampung, dan beberapa pendamping, Wakil Bupati Kaimana  menanyakan kabar pemotongan dana desa oleh oknum pendamping dan tarif tandatangan oknum aparat distrik.

Sejumlah kepala kampung membantah hal ini. Mereka lalu meminta agar diberi pembekalan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban. Wakil Bupati Kaimana lalu memerintahkan Kepal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kaimana untuk melakukannya.

Wakil Bupati Kaimana kemudian mengingatkan para kepala kampung tidak berlama-lama di kota setelah pencairan, apalagi menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan lain.

Wakil Bupati Kaimana: Jangan Ada Gerakan Tambahan Penggunaan Dana Desa
Wakil Bupati Kaimana, Hasbulla Furuada, berbincang dengan masyarakat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kaimana, 04 Mei 2021.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kaimana mengatakan, pencairan dapat dilakukan bila kampung bersangkutan telah melaporkan penggunaan anggaran di tahap sebelumnya. Kampung yang tidak melaporkan atau ada temuan akan diserahkan ke APIP di Inspektorat.

Mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak Kaimana ini juga menyatakan 60 persen kepala kampung dilantik pada 2019, sehingga penting ada pembekalan tentang penyusunan laporan. Hanya saja program itu terkena refocusing anggaran 2020 sehingga tidak berjalan.(yos)

Baca Juga :
Kaimana Ingin Jadi Termaju di Selatan Papua Barat