KPK Saksikan Bupati Manokwari Tanda Tangani Pakta Integritas Aset

KPK Saksikan Bupati Manokwari Tanda Tangani Pakta Integritas Aset
Bupati Manokwari, Hermus Indou (atas), dan Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, menandatangani Pakta Aintegritas Aset di hadapan tim Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK di Kantor Bupati Manokwari, 02 Juni 2021. (Foto: ist/KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pejabat di Kabupaten Manokwari untuk mengembalikan aset negara pada saat meletakkan jabatannya.

Hal ini disampaikan pada saat kunjungan langsung tim Koordinasi Supervisi (Korsup) Pencegahan Wilayah V KPK ke Kantor Bupati Manokwari, Rabu (02/06/2021).

“Pembiaran penggunaan aset negara oleh yang tidak berhak berakibat pemborosan dan potensi merugikan keuangan negara,” ujar Ketua Satuan Tugas Korsup Pencegahan Direktorat Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam keterangan pers yang diterima papuakini.

Dian Patria menyatakan masalah ini sudah cukup lama tanpa ada penyelesaian yang nyata.

“Negara harus hadir memberi solusi yang konkrit dengan pengambilalihan aset-aset milik pemda tersebut segera,” tegas Dian Patria.

Hadir menandatangani dan mendukung Pakta Integritas Aset, yaitu Bupati Manokwari, Hermus Indou beserta Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo.

“Kami melihat hal ini sebagai efisiensi sehingga tidak perlu anggarkan pengadaan setiap tahun. Perlu adanya perubahan karakter ASN,” tutur Bupati Manokwari.

Bupati Manokwari menyampaikan selain pejabat di Pemerintah Kabupaten Manokwari, Pakta Integritas Aset juga akan dikembangkan lebih luas sampai ke lembaga keagamaan, karena beberapa di antaranya juga memanfaatkan aset negara.

Bupati Manokwari juga menekankan perlunya optimalisasi kekayaan daerah untuk pendapatan.

Setelah ini, Bupati Manokwari berjanji berjanji akan melakukan kegiatan serupa untuk seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Manokwari.

Terakhir, KPK mengingatkan pentingnya bagi anggota keluarga para pejabat yang ikut menikmati penggunaan aset negara agar ikut diberikan pemahaman, bahwa memanfaatkan aset yang bukan haknya merupakan tindakan koruptif dan akan berdampak tidak baik bagi pendidikan kejujuran bagi keluarga dan keturunannya.(*)

Baca Juga :
814 Bangunan Kena Pelebaran Jalan Manokwari