Indeks Demokrasi Papua Barat Harus Ditingkatkan

Indeks Demokrasi Papua Barat Harus Ditingkatkan
Sekda Papua Barat, Nataniel D Mandacan (tengah), dalam kegiatan Peningkatan Tugas dan Fungsi Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat 2021 di Manokwari, 03 Juni 2021.

Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Papua Barat harus ditingkatkan karena turun di 2019 dibanding 2018, sekaligus pencapaian terburuk selama 10 tahun terakhir.

Ini dikatakan Sekda Papua Barat, Nataniel D Mandacan, mewakili Gubernur Papua Barat, dalam pembukaan kegiatan Peningkatan Tugas dan Fungsi Tim Pokja Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Papua Barat 2021 di Manokwari, Kamis (03/06/2021).

Untuk itu Sekda Papua Barat berharap kegiatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk meningkatkan indeks demokrasi Papua Barat.

“Saya berharap kegiatan ini bisa dilakukan 2-3 kali setahun,” tutur Sekda Papua Barat yang berharap indeks demokrasi Papua Barat selanjutnya bisa masuk 10 besar.

Indek demokrasi yang diukur melalui tiga aspek, kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, merupakan tolok ukur perbaikan apa saja yang perlu dilakukan, yang dimanifestasikan dalam bentuk program dan kegiatan untuk konsolidasi demokrasi di Papua Barat.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan di 2019 indeks demokrasi Papua Barat di angka 57,62 poin. Angka ini lebih rendah dari tahun 2018 yang 58,29 poin.

Ini membuat Papua Barat berada di urutan terakhir dalam peringkat nilai indeks demokrasi, sedangkan Provinsi Papua di urutan ketiga terbawah dengan nilai 62,25.

Ada tiga kategori dalam indeks demokrasi BPS, yakni demokrasi baik, sedang, dan buruk. Nilai indeks demokrasi di bawah 60 diklasifikasikan demokrasi buruk, 60- 80 demokrasi sedang, dan di atas 80 demokrasi baik.

Di sisi aspek hak-hak politik, Papua Barat meningkat dari 28,29 poin di tahun 2018 jadi 57,62 poin di 2019.(dixie)

Baca Juga :
IMI Papua Barat Ambil Bagian Donasi Sentani