KPK Dorong Pemberian Sanksi dan Penagihan Pajak Pengusaha Perkebunan Sawit Papua Barat

KPK Dorong Pemberian Sanksi dan Penagihan Pajak Pengusaha Perkebunan Sawit Papua Barat
Rapat koordinasi KPK dengan KPP Pratama Manokwari, KPP Sorong, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat, di Kantor KPP Pratama Manokwari, 03 Juni 2021. (Foto: KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemberian sanksi dan penagihan pajak pelaku usaha perkebunan sawit di Papua Barat.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi dengan KPP Pratama Manokwari, KPP Sorong, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Papua Barat, di Kantor KPP Pratama Manokwari, Kamis (03/06/2021).

“KPK mengharapkan negara hadir dan memastikan dilakukan pengawasan yang rutin terhadap pelaku usaha, termasuk pemberian sanksi dan penagihan pajak. Kepada pelaku usaha diharapkan tidak ditemukan lagi pelanggaran ketentuan,” ujar Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria.

Keterangan tertulis KPK menyebutkan, sesuai tujuannya, rapat koordinasi dilakukan untuk rekonsiliasi data antara lain data HGU, lahan produktif, lahan non produktif dan lain sebagainya.

Data hasil rekonsiliasi kemudian akan digunakan oleh Dinas TPHBun untuk memperbaiki tata kelola perkebunan.

Selain itu, dari rekonsiliasi ini juga muncul potensi pajak yang bisa ditagih ke pelaku usaha sawit.

Menurut Kepala Kantor KPP Pratama Manokwari, TB Sofiuddin, pelaku usaha yang selama ini secara self-assesment menyatakan tidak memiliki IUP ke KPP, padahal perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki IUP sebagaimana terkuak saat rapat, KPP akan segera melakukan penagihan PBBP5L dalam 5 tahun terakhir.

“Kami harap optimalisasi penerimaan pajak dapat dilakukan, seperti PBBP5L yang 90 persen dapat dikembalikan ke pemda untuk menambah penerimaan fiskal daerah,” tegas Dian Patria.

Sebelumnya, dalam rapat ekspose oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, atau LHK Wilayah Papua Maluku Direktorat Jenderal Penegakan LHK bersama Dinas TPH-BUN Provinsi, juga ditemukan sejumlah pelanggaran atau ketidakpatuhan pelaku usaha di 6 konsesi sawit atas 6 perusahaan yang telah diperiksa.

Pelanggaran ditemukan antara lain terkait ketidakpatuhan perizinan lingkungan, pengendalian kebakaran lahan dan perkebunan pengendalian ekosistem gambut.

Baca Juga :
KPK Fasilitasi Kerja Sama GIZ Dorong Implementasi Program Antikorupsi di Papua Barat

Selain itu, sarana prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun di sejumlah konsesi tidak dibangun seperti embung dan menara air yang disyaratkan dalam Permentan Nomor 05 tahun 2018.

Selain itu terdapat drainase buatan di lokasi yang menunjukkan telah rusaknya ekosistem dan fungsi lindung.

Atas temuan-temuan yang menunjukkan pelaku usaha melanggar ketentuan dalam PP Nomor 4 tahun 2001 dan Permentan nomor 5 tahun 2018, disepakati akan dilanjutkan dengan pemberian sanksi yang tegas termasuk denda atas kerusakan lingkungan.(*)