Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua Barat, Derek Ampnir, meminta Walikota Sorong mengklarifikasi larangan vaksinasi massal Covid-19 yang dilakukan Partai Nasdem di kota itu.
“Siapa pun tak boleh halangi vaksinasi. Ini harus ditindaklanjuti secara hukum. Menko tiap hari pantau perkembangan vaksinasi di seluruh Indonesia demi capai herd immunity yang ditargetkan pemerintah pusat. Perlu klarifikasi terbuka,” ujar Ketua Harian Satgas Covid-19 pada pekerja pers.
Ketua Harian Satgas Covid-19 menegaskan segala prosedur yang dibutuhkan sudah ditempuh Partai NasDem untuk melaksanakan vaksinasi ini.
“Partai Nasdem kirim surat ke kami. Kami tindaklanjuti dengan kirim rekomendasi pemberitahuan ke Sekda Sorong sebagai administrator pemerintahan,” ungkap Derek Ampnir, lalu mengingatkan bahwa di posisi Ketua Nasdem Papua Barat melekat jabatan Gubernur Papua Barat.
Ketua Harian Satgas Covid-19 Papua Barat mengingatkan pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang ditetapkan sebagai situasi darurat oleh Presiden.
“Siapapun juga tunduk karena situasi darurat. Pemerintah pusat meminta semua pihak turut membantu. Instruksi Gubernur menyangkut perpanjangan PPKM 9-23 Agustus 2021 juga menyatakan itu. Konsiderans terakhir di Instruksi Gubernur juga menyatakan itu. Makanya kalau ada dokumen yang diedarkan, dibaca dan dipahami,” tandas Derek Ampnir.(an/ddt)
Click here to preview your posts with PRO themes ››