Urbanisasi atau pindahnya masyarakat kampung ke kawasan perkotaan di Papua Barat merupakan salah satu kontributor IPM Papua Barat berada di bawah rata-rata nasional.
Ini dikatakan Kepala Biro Administrasi Pemprov Papua Barat, Onasius Pieter Moze Matani, di sela Rakornis Kegiatan Tata Kelola Analis Capaian Kinerja Pembangunan Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Papua Barat di sebuah hotel di Manokwari, Rabu (22/09/2021).
“Orang datang tiap hari ke Manokwari. Bisa 150 orang, lalu jadi penduduk dan diberikan KTP. Mereka menambah angka kemiskinan,” ujar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Papua Barat, menjawab pekerja pers.
IPM, menurut Badan Pusat Statistik, menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.
Pada 2020, BPS mencatat IPM Papua Barat terendah kedua di Indonesia setelah Papua. IPM 2020 Papua Barat tercatat 65,09, sedangkan rata-rata nasional 71,94.
Selain Papua Barat, ada 22 provinsi lain yang IPM-nya juga di bawah rata-rata nasional, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.
Terkait itu, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Papua Barat menekankan pembangunan di kawasan perbatasan dan terpencil untuk menekan kemiskinan, meningkatkan pendidikan dan perekonomian.
“Kita terus perkuat perekonomian sejalan dengan Papua Barat sebagai provinsi berkelanjutan,” ungkap Kepala Biro Administrasi Pembangunan Papua Barat.
Hal itu butuh sinergi semua instansi terkait di kabupaten/kota dengan memahami dan menjalankan tupoksi masing-masing agar program dan kegiatan saling terintegrasi.(dixie)
