Dinas Kehutanan Papua Barat diingatkan untuk berkoordinasi dengan Bappeda Papua Barat dalam penyusunan rencana kerja (Renja) 2023 dan rencana strategis (Renstra) antar waktu.
“Agar memiliki kesepahaman dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah untuk melanjutkan visi Mewujudkan Papua Barat yang Aman, Sejahtera, dan Bermartabat,” ujar Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani.
Wakil Gubernur Papua Barat menyampaikan ini saat mewakili Gubernur Papua Barat membuka Sosialisasi Peraturan Perundangan-undangan Rakornis Kehutanan Papua Barat di sebuah hotel di Manokwari, Rabu (23/02/2022).
Korordinasi itu juga penting untuk mewujudkan misi Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan SDA Berkeadilan dan Berkelanjutan.
Wagub mengingatkan RPJMD dan Renstra baru untuk 5 tahun ke depan semestinya sudah disusun, tapi akan ada jeda 2-3 tahun karena ada Pemilu dan Pilkada serentak di 2024.
“Namun demikian pembangunan sektoral harus terus berjalan,” tegas Wakil Gubernur Papua Barat.
Rakornis selama tiga hari ini diikuti sekira 50 peserta dari, antara lain, 11 Cabang Dinas Kehutanan, 9 Kesatuan Pengelolaan Hutan, dan Balai Perbenihan dan Pengembangan Tanaman Hutan yang tersebar di seluruh Papua Barat.
Sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor SK.783/MENHUT-II/2014, Papua Barat memiliki kawasan hutan seluas 9,7 juta hektare.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››