Pemerintah Provinsi Papua Barat menargetkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan pelayanan publik sebagai tiga sasaran hasil utama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Ini dikatakan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, melalui Sekda Papua Barat, Nataniel D Mandacan, dalam pencanangan Zona Integritas WBK dan WBBM Papua Barat di Manokwari, 29 Maret 2022.
Untuk mencapainya pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya.
“Hal itu membutuhkan sinergi dan kerjasama dari semua unsur, mulai dari pimpinan sampai dengan pegawai paling bawah untuk komit atas janji yang ditetapkan,” ingat Sekda Papua Barat.
Sesuai Permenpan 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 90 Tahun 2021, Zona Integritas merupakan komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya sebagai upaya pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››