Dituding Ingkar Janji Soal PBD, Gubernur Papua Barat Tanya 3 Hal ke Walikota Sorong

Dituding Ingkar Janji Soal PBD, Gubernur Papua Barat Tanya 3 Hal ke Walikota Sorong
Gubernur Papua Barat, Drs Dominggus Mandacan MSi.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menanyakan tiga hal pada Wali Kota Sorong, Ec Lamberthus Jitmau, terkait tudingan ingkar janji dalam hal pemekaran Papua Barat Daya (PBD) terutama dalam hal pembiayaan.

Pertama.
Apakah Wali Kota Sorong sebagai koordinator tim percepatan Papua Barat Daya pernah kumpul seluruh komponen masyarakat untuk meminta dukungan sehingga tim bisa bertemu kementerian/lembaga terkait untuk pemekaran?

Kedua.
Apakah Wali Kota Sorong sudah koordinir dengan teman-teman para bupati di Sorong Raya untuk membicarakan hal ini, terutama untuk memprogramkan APBD masing-masing?

Ketiga.
Apakah di Kota Sorong ada dana APBD yang dialokasikan untuk percepatan pemekaran Papua Barat Daya atau tidak?

“Itu saya berangkat dari pengalaman. Perlu dorang belajar dari Bapa ini ya,” kata Gubernur Papua Barat menjawab pertanyaan pekerja pers di Bandara Rendani, Manokwari, usai marathon tiga kegiatan di Kabupaten Fakfak, 07 April 2022.

Gubernur Papua Barat lalu menyatakan hanya ada 5 tokoh pemekaran di Papua Barat. Gubernur Papua Barat lalu menyebutkan lima nama, di mana namanya disebutkan di urutan ketiga.

(Nama pertama adalah almarhum Abraham Octavianus Atururi. Papuakini tidak menuliskan nama kedua, keempat, dan kelima karena khawatir salah tulis, Red).

Gubernur Papua Barat lalu menyatakan memekarkan empat kabupaten murni dari induk Kabupaten Manokwari saat dirinya jadi Bupati Manokwari. “Kabupaten Tambrauw kita gabung antara Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Sorong,” tutur Gubernur Papua Barat.

Dominggus Mandacan lalu mengisahkan lika liku pemekaran Provinsi Papua Barat, kala itu Irian Jaya Barat, dari Provinsi Irian Jaya.

“Bapa almarhum Jaap Solossa (Gubernur Irian Jaya kala itu, Red), beliau tidak bantu kita karena menolak pemekaran Provinsi Irian Jaya Barat. Kabupaten Sorong dan Kota Sorong juga tidak dukung,” ungkap Dominggus Mandacan.

Baca Juga :
Gubernur Papua Barat Mulai Jalani Aktivitas Pribadi Tengah Malam Nanti

Kala itu (Alm) Abraham O Atururi datang ke Manokwari menemuinya bawa Inpres Nomor 1 Tahun 2003, yang diteken Presiden (kala itu) Megawati Soekarnoputri, tentang pengaktifan kembali pemekaran Irian Jaya Barat.

“Tak ada cerita lain. Sebagai bupati, pejabat negara, saya siap, saya terima, saya amankan, dan saya laksanakan,” ungkap Dominggus Mandacan.

Dominggus Mandacan lalu minta petunjuk Mendagri untuk minta izin memasukkan anggaran pemekaran dalam APBD, yang kemudian disetujui DPRD Manokwari.

“Kita keluarkan uang untuk biayai Tim 315 itu. Tak mungkin mereka berangkat tanpa dukungan dana. Bayangkan 315 orang itu duitnya berapa? Puluhan miliar kita keluarkan. Jadi kita keluarkan dana, tidak hanya bicara saja,” kenang Dominggus Mandacan.

Gubernur Papua Barat lalu mengatakan saat itu pemerintah Manokwari sendirian keluarkan dana, sedangkan di pemekaran Papua Barat Daya ada pemerintah 5 kabupaten dan satu kota.

“Kalau kita tidak berkorban untuk rakyat, ya begitu, kita bisa saling menolak, saling menyalahkan satu sama lain,” tandas Gubernur Papua Barat.(dixie)