Panwaslu Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) tercatat sebagai yang paling cemerlang dalam hal pertanggungjawaban anggaran.
“Yang paling sedikit temuan Panwaslu Pegaf. Yang terbanyak Panwaslu Kabupaten Sorong,” ujar Sekretaris Bawaslu Papua Barat, Dr La Bayoni, menjawab papuakini.co, Kamis (2/3).
Pegaf terbaik karena bisa memberi laporan sesuai aturan, dan melakukan pemeriksaan “Saat pemeriksaan, semua laporan sudah ada. Mereka juga mampu menjelaskan,” terangnya.
La Bayoni menyatakan hal ini di sela Raker Bawaslu PB dan Panwaslu Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tindak Lanjut Temuan BPK RI Tahun 2016 dan Persiapan Penyelesaian Bulan Januari dan Februari 2017, di Hotel Sahid Mariat, Kota Sorong, Kamis (2/4) sore.
Panwas Sorong jadi yang terbanyak temuan karena berbagai faktor. Pertama, terlambatnya Pemkab Sorong mencairkan Naskah Penjanjian Hibah Daerah (NPHD).
“Keterlambatan itu membuat distribusi juga terlambat. NPHD tahap pertama dicairkan di akhir Desember 2016 sekira Rp7,5 M. Sisanya sampai sekarang setahu saya belum cair,” tuturnya.
Terkait keterlambatan itu, dia memerintahkan Panwaslu Kabupaten Sorong, dan seluruh Panwaslu lainnya, untuk mencairkan anggaran seluruh penyelenggara di tingkat bawah di Distrik dan Pengawas Pemilu Lapangan.
[embedyt] http://www.youtube.com/watch?v=_SEl6diXGjc[/embedyt]
“Dengan demikian tugas pengawasan di semua tingkatan bisa berjalan baik. Tak ada keluhan dari distrik maupun PPL. Semua hak mereka diberikan tanpa potongan,” tuturnya.
Kendala lain adalah besarnya wilayah Kabupaten Sorong, serta sulitnya transportasi.
Kabupaten Sorong merupakan daerah dengan distrik terbanyak di Papua Barat. Ada 25 distrik.
Selain itu. La Bayoni mengakui belum meratanya kualitas SDM keuangan turut jadi kendala.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››