Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, meminta Pemprov Papua Barat menjadikan Kabupaten itu sebagai prioritas dalam pembahasan kesepakatan tapal batas medio April nanti.
Alasannya, kabupaten itu berada di tengah-tengah dan dikelilingi delapan kabupaten. “Yang pasti, kita tetap berpatokan pada UU No 26 Tahun 2002,” ujarnya, dalam Raker Kabupaten/Kota se Papua Barat di sebuah hotel di Manokwari, Rabu (22/3).
Kasihiw jugamengingatkan status Teluk Bintuni sebagai salah satu ‘penyokong’ Provinsi Papua Barat, saat dana Otonomi Khusus dihentikan kucurannya oleh pemerintah pusat lima tahun mendatang.
Bintuni merupakan satu-satunya daerah di Papua Barat yang memiliki investasi besar melalui British Petroleum (BP) Tangguh.
KOTA SORONG
Pemegangan pada UU pembentukan daerah pemekaran tersebut juga ditekankan Walikota Sorong, Ec Lambertus Jitmau. Menurutnya, apa yang sudah ditetapkan jangan lagi diubah-ubah.
“Saya tak keberatan kalau diubah. Tapi tentunya UU pemekarannya harus diubah lebih dahulu. Saya pribadi lebih suka daerah kecil. Lebih gampang diatur, dan relatif lebih [embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=U1oh5kH_9gE[/embedyt]mudah untuk memakmurkan masyarakat,” tegasnya.(dixie)
Click here to preview your posts with PRO themes ››