Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) diagendakan khusus akan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) medio Maret nanti.
Informasi rencana pertemuan tersebut disampaikan Ketua MRPB, Maxsi Nelson Ahoren, A.Md,Kp,SE kepada papuakini.co di ruang kerjanya, Senin (26/2).
“Berdasarkan pernyataan dari Dirjen Otda Kemendagri, pertemuan dengan Presiden akan diagendakan khusus dan dilaksanakan pada bulan Maret,” ujarnya.
Kata Ketua, pada saat bertemu Presiden akan disampaikan 12 hal penting yang menjadi kesepakatan bersama antara MRPB dan MRP.
Beberapa hal tersebut diantaranya soal hak-hak orang asli Papua, sumber daya alam dan penguatan kelembagaan MRPB.
“Tiga poin ini yang sangat dominan yang nanti kami bawa ke Presiden,” tutur pria kelahiran Gorontalo, 31 Maret 1975 itu.
Sebelumnya, MRPB direncanakan bertemu dengan Presiden pada minggu kemarin, namun tiba-tiba pertemuan tersebut tidak jadi dilaksanakan, padahal semua anggota MRPB sudah ke Jakarta.
“Pertemuan dengan Presiden kemarin tidak jadi dilakukan karena ada miskomunikasi antara MRPB dan MRP,” ungkapnya.
Soal itu, Maxsi yang adalah alumni STIE Mah-Eisa Tahun 2006 itu membeberkan sudah bertemu dengan staf Mendagri dan akan menyurati Presiden.
“Apabila Presiden belum siap untuk adakan pertemuan dengan MRPB dan MRP, maka kami akan menyurati Presiden untuk datang ke Papua atau Papua Barat,” tegasnya.
Selama di Jakarta, anggota MRPB memiliki agenda penting lainnya yaitu mengujungi dan bertatap muka dengan Kementerian Agama, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Sub Humas Polri.(jjm)
Click here to preview your posts with PRO themes ››