Cek SMAN/SMKN di Manokwari, Komisi X Akan Panggil Mendikbud

Cek SMAN/SMKN di Manokwari, Komisi X Akan Panggil Mendikbud

Komisi X DPR RI akan memanggil Mendukbud setelah mereka meninjau SMAN 2 Manokwari dan SMKN 3 Manokwari, Senin (30/4).

Pasalnya, dalam peninjauan itu Komisi X melihat masih banyak keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di dua sekolah di ibukota Provinsi Papua Barat ini, seperti laboratorium komputer dan ruang belajar serta fasilitas yang lainya.

“Kami akan panggil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar segera melakukan afirmasi sarana dan prasarana pendidikan di Papua Barat. Bagaimana mau maju dan berkembang jika sarpras pendidikan belum memadai,” ujar Anggota Komisi X DPR RI, Dr H Noor Achmad MA dalam kunjungan yang juga diikuti Edhie ‘Ibas’ Baskoro Yudhoyono itu.

Menurutnya, peralatan pendidikan seperti leboratorium adalah sarana mutlak yang harus dipenuhi, karena itu adalah fasilitas pembelajaran teori yang akan lebih mudah dipahami siswa.

“Saya tinjau di SMA Negeri 2 Manokwari masih banyak fasilitas pendukung yang sangat terbatas. Untungnya mereka bekerja sama dengan UNIPA Manokwari. Lalu bagaiana dengan sekolah yang lainya daerah ini? Apakah mereka bisa bekerja sama dengan UNIPA atau tidak? Kalau tidak bisa bekerja sama, otomatis peralatan tidak bisa terpenuhi,” tegasnya.

Dia juga menyatakan dengan kondisi seperti ini, maka tidak bisa mengatakan hasil UNBK di Papua Barat tidak sebaik daerah lain. “Hasil UN di Papua-Papua Barat tidak bisa disamakan dengan daerah lainya,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 2 Manokwari, Drs Adrianus Hara berterimakasih atas peninjauan sekolah itu, karena legislator pusat jelas melihat bagaimana kondisi pendidikan di daerah ini.

“Selama ini, pemerintah Pusat tidak melihat secara dekat kondisi pendidikan di tanah Papua, khususnya Provinsi Papua Barat,” tuturnya.

Kepala SMK 3 Manokwari, George T Gaspers SPd menambahkan, kunjungan DPR melihat kondisi sarana prasarana pendidikan di SMK 3 Manokwari masih sangat terbatas.

Baca Juga :
STIH Serahkan Buku Hukum Adat Arfak ke Bupati Manokwari

“SMA/ SMK saat ini sudah bergabung di Provinsi Papua Barat. Seharusnya ada perhatian serius pemerintah daerah terkait Sarpras demi perkembangan mutu pendidikan. Juga perlu penambahan tenaga guru,” tandasnya.(cpk1/njo)