Menko Polhukam Wiranto menyatakan akan ada keputusan tentang Maybrat dengan memperhatikan semua masukan yang diterima berdasarkan hukum dan undang-undang.
Ini dikatakan Wiranto dalam konferensi pers usai rapat antara Menko Polhukam, Mendagri Tjahjo Kumolo, Pemprov Papua Barat, Pemkab dan DPRD Maybrat dan TNI/Polri di Jakarta, tentang Kabupaten Maybrat, Senin (27/8).
“Rapat ini tak buat keputusan tapi mendengarkan semua pihak untuk dapat ditampung lalu akan dianalisis yang bijak, yang keputusannya akan disampaikan, dan pasti keputusan akan menguntungkan pembangunan di sana (Maybrat, red),” tutur Wiranto.
Konferensi pers ini diikuti, antara lain, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen Joppye Onesimus Wayangkau dan Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf Alberth Rodja.
Wiranto lalu mengingatkan tak mungkin ada keputusan yang memicu rasa puas tidak puas hingga menimbukan konflik horizontal di daerah.
Wiranto juga meminta semua pihak yang beda pendaat tahan diri, masyarakat Maybrat tenang, damai, laksanakan tahapan Pemilu, dan tak perlu masalahkan ibukota di mana.
“Yang penting Pak Bupati, DPRD bisa jalankan tugas dengan baik. yang penting pembangunan bisa jalan, yang penting suasana aman damai dapat dipelihara. Soal (ibukota) kabupaten di mana sudah ada keputusan-keputusan. Nanti ada keputusan berdasarkan masukan semua,” tegas Wiranto.
Sementara itu, menjawab pertanyaan soal Bupati yang bekerja di Ayamaru sedangkan Wakil Bupati di Kumurkek, Wiranto menjawab “Ya nggak apa-apa. Sementara itu aja nggak apa-apa.”
Terkait gugatan di PTUN Wiranto menyatakan proses hukum kan berjalan, jadi biarkan saja prosesnya berjalan.
Wiranto belum bisa memastikan kapan keputusan berdasarkan rapat tertutup para pihak itu akan dikeluarkan.(ar/dixie)
Berikut ini video konferensi pers tersebut.
Click here to preview your posts with PRO themes ››