Pileg dan Pilpres yang digelar bersamaan untuk pertama kalinya di Indonesia berpotensi kerawanan keamanan. Untuk itu,
Kapolri Jendral Tito Karnavian mengingatkan tujuh hal untuk mengantisipasi potensi kerawanan keamanan Pileg dan Pilpres yang untuk pertama kalinya akan digelar bersamaan di Indonesia.
Kapolri menegaskan dua pesta demokrasi serentak itu bisa memunculkan pemanfaatan politik identitas, isu perpecahan dan penyebaran hoax yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di masyarakat.
Amanat Kapolri itu disampaikan Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol Rudolf A Rodja dalam apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Mansinam 2018, di Mapolda Papua Barat, Rabu (19/9).
Polri melakukan Operasi Mantap Brata 2018 selama 397 hari mulai 20 September 2018 besok hingga 21 Oktober 2019 mendatang di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan 272.886 personil Polri.
Tujuh hal tersebut adalah:
1. Perkuat soliditas dan sinergitas POLRI/TNI guna mewujudkan pemilu yang aman, lancar dan damai.
2. Jaga netralitas TNI/POLRI dan hindari tindakan yang dapat menciderai netralitas TNI/POLRI dalam setiap penyelenggaraan tahapan Pemilu.
3. Kedepankan langkah proaktif, dengan mengoptimalkan deteksi dini guna mengetahui dinamika yang berkembang untuk selanjutnya dilaksanakan upaya pencegahan dan penanganan secara dini.
4. Dorong elemen KPU, Bawaslu, Caleg dan massa pendukungnya, pemeritah daerah, media dan tokoh masyarakat serta pengawas Pemilu independen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan aturan yang berlaku.
5. Gelorakan deklarasi Pemilu damai di masing masing wilayah dengan mengikutsertakan elemen-elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu.
6. Susun rencana pengamanan dan laksanakan latihan pada setiap tahapan pengamanan termsuk dalam menghadapi situasi kontinjensi.
7. Lakukan penegakan hukum secara profesional dan proporsional, baik terhadap dugaan tindak pidana Pemilu yang dilaksanakan melalui Sentra Gakkumdu.(njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››