Pengawasan terhadap hasil hutan selama ini dinilai belum lantaran belum ada pelantikan pejabat pengawas.
“Dengan pelantikan ini diharapkan pengawasan terutama hasil hutan bisa berjalan dengan baik, sehingga kerusakan hutan bisa diminimalisir,” ujar Kadis Kehutanan Papua Barat, FH Runaweri, usai pelantikan 21 pejabat administrator dan 63 pejabat pengawas kehutanan Dinas Kehutanan Papua Barat, Rabu (21/11/2018) siang tadi.
Kata dia, pejabat administrator dan pengawas saat ini sudah ada di setiap Kabupaten/Kota di Papua Barat, sehingga hasil hutan yang ada di setiap wilayah dipastikan bisa berjalan.
“Semua dilantik, kecuali di Manokwari karena berkedudukan di ibukota provinsi. Ada juga wilayah tertentu yang dikelola khusus, dengan harapan memberikan pendapatan bagi negara dan masyarakat,” ungkapnya.
Selain melantik, penyerahan 6 unit kendaraan operasional juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan di lapangan. 6 kendaraan itu diserahkan untuk tiga Cabang Dinas Kehutanan (CDK), dan tiga Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP).
“Pegaf dan Mansel juga dapat. Itu untuk memperlancar kegiatan di lapangan. Diharapkan bisa di manfaatkan dan dijaga,” tandasnya.(njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››