Kapolda Papua Barat Brigjen Rudolf A Rodja memaparkan anggaran pengamanan Pemilu di lingkup Polda, yang harus digunakan sebagaimana peruntukannya.
Kapolda menegaskan bahwa tidak boleh ada hak anggota yang dipotong.
“Uang makan, uang saku, uang kesehatan, harus diterima oleh angota yang terlibat dalam pengamanan,” tegas Kapolda dalam rapat koordinasi dan sosialisasi simulasi pemungutan dan penghitungan suara di salah satu hotel di Manokwari, Sabtu (2/3/2019).
Kapolda tidak menginginkan ada keluhan atau ada temuan dalam pemeriksaan BPK. Untuk itu, jajaran Kapolres diminta transparan dan terbuka pada anggota terkait anggaran pengamanan Pemilu.
Kapolda meminta anggota yang tidak menerima hak sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk melapor ke nomor ponselnya, Irwasda dan Karo Ops.
Berikut rincian anggaran pengamanan Pemilu jajaran Polda Papua Barat:
1. Polda Papua Barat: Rp15.255.257.000
2. Polres Manokwari: Rp6.046.476.000
3. Polres Sorong Kota: Rp3.601.686.000
4. Polres Sorong: Rp4.032.674.000
5. Polres Sorong Selatan: Rp4.910.452.000
6. Polres Teluk Wondama: Rp1.963.082.000
7. Polres Teluk Bintuni: Rp2.383.084.000
8. Polres Kaimana: Rp1.983.208.000
9. Polres Fakfak: Rp2.573.722.000
10.Polres Raja Ampat: Rp2.263.022.000
(njo)
Click here to preview your posts with PRO themes ››