Personil Pengamanan TPS Harus Sama Visi dan Pemahaman

Personil Pengamanan TPS Harus Sama Visi dan Pemahaman
Apel pengecekan personil pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Operasi Mantap Brata Mansinam 2019 Papua Barat

Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Rudolf A Rodja menekankan agar seluruh personil pengamanan TPS Pemilu 2019 memiliki kesamaan visi dan pemahaman.

“Kita tidak boleh ambil resiko atau underestimate terhadap rangkaian kegiatan sampai pencoblosan. Saya bayangkan setiap saat, kalau 1 TPS misalnya pemilihnya paling banyak 300 orang, dan di situ hanya ada 1 polisi, lalu terjadi perselisihan. Apa yang akan dilakukan anggota kita. Maka itu, Kita harus punya kesamaan visi dan pemahaman,” tegas Kapolda dalam amanat apel pengecekan personil pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Operasi Mantap Brata Mansinam 2019, Kamis (14/3/2019).

Polda akan berkoordinasi dengan Kodam XVIII/Kasuari untuk backup personil maupun backup daerah objek vital yang ditinggalkan dalam rangka Pemilu.

Kapolda lalu meminta Karo Ops untuk mengatur dengan baik kebutuhan personil di TPS, mengingat ada kategori TPS kurang rawan, rawan, dan sangat rawan yang sudah dipetakan oleh Polda Papua Barat.

Kapolda juga meminta anggota yang berjaga di kediamannya maupun kediaman Wakapolda untuk terlibat.

Personil Pengamanan TPS Harus Sama Visi dan Pemahaman
Apel pengecekan personil pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Operasi Mantap Brata Mansinam 2019 Papua Barat

“Di kediaman Kapolda dan Wakapolda masing-masing ada enam anggota. Libatkan masing masing empat orang. Kediaman dijaga 2 orang saja tanpa diganti selama 1 minggu,” ungkapnya.

Kapolda kemudian memerintahkan anggota yang masih berewokan untuk segera menyesuaikan diri.

“Direktur saja pakai baju PDL. Jadi harus seusaikan. Yang di kantor hanya staf yang memang tidak bisa tinggalkan kantor. Yang masih bisa, maka libatkan dalam pengamanan TPS,” tutur Kapolda.

Kapolda juga menekankan pasukan yang digeser ke Polres harus dibekali baju baru, ransel dan sepatu. Mereka harus menggunakan PDL II, bukan PDL sus, supaya pergerakan tidak terhambat pakaian.

“Segera dihitung anggaran pergeseran pasukan. Yang berangkat ke sana silakan langsung serahkan kebutuhan mereka sebelum berangkat,” tandas Kapolda.(njo)