Bawaslu Ingatkan ‘Serangan’ Oknum Peserta Pemilu dan Kumpul Formulir C1

Bawaslu Ingatkan 'Serangan' Oknum Peserta Pemilu dan Kumpul Formulir C1

Komisioner Bawaslu Provinsi Papua Barat Rionaldo Harold Pareira SE mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu sampai ke tingkat TPS untuk tidak terpengaruh dengan tawaran apapun dari peserta Pemilu dan calon.

Dia mengingatkan jelang Hari H mungkin akan banyak peserta Pemilu, baik itu calon-calon legislatif maupun partai politik, yang akan datang mempengaruhi dengan menjanjikan atau memberikan sesuatu.

“Teman-teman harus katakan tidak karena harga diri teman-teman lebih berharga dari pada apa yang mereka tawarkan,” tegas Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Papua Barat itu dalam Rakernis Penyelesaian Sengketa dalam Pemilu bagi Panwaslu Distrik se Kabupaten Kaimana di sebuah hotel di Kaimana, Senin (8/4/2019).

Dalam kegiatan yang juga dihadiri dua Komisioner Bawaslu PB lainya, Ibnu Mas’ud SSos dan Alfredo Ngamelubun SH MM itu, dia mengingatkan Panwaslu Distrik untuk memastikan pengawas TPS berada di tempat saat pemungutan dan penghitungan suara 17 April 2019 mendatang.

“Untuk itu jagalah kondisi kesehatan agar teman-teman dapat melakukan pengawasan secara baik demi terciptanya demokrasi yang bermartabat dan berkualitas di Kabupaten Kaimana,” pesannya.

Bawaslu Ingatkan 'Serangan' Oknum Peserta Pemilu dan Kumpul Formulir C1
Panwaslu Distrik se Kabupaten Kaimana mengikuti Rakernis penyelesaian sengketa dalam Pemilu tahum 2019

Hal senada dikatakan Ngamelubun. “Dalam melaksanakan tugas tentu kita berhadapan dengan berbagai persoalan, tantangan, kepentingan pribadi dan lain-lain. Jangan karena calegnya adalah saudara kemudian kita mau menjaga rahasia. Kita harus pisahkan mana kepentingan pribadi dan mana yang tugas,” tegas komisioner Bawaslu PB dua periode ini.

Ngamelubun juga mengingatkan jangan menganggap yang rawan hanya Pemilu legislatif, karena yang justru paling rawan adalah Pemilu Presiden dan DPR RI, karena kemungkinan besar sengketanya sampai ke Mahkamah Konstitusi, dengan sering melibatkan sampai pada tingkat hasil di TPS.

“Untuk itu, kita harus mendapatkan formulir C1 dari TPS sebagai jaminan bahwa hasil yang didapat benar-benar merupakan hasil yang murni,” pesan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa ini.
(cpk3/dixie)