Jelang Pemilu, khususnya Pilpres 2019, lalu entah berapa banyak warga Indonesia, termasuk oknum petinggi parpol dan oknum caleg, di sejumlah daerah yang menyatakan tak butuh infrastruktur.
Mereka mungkin memang sudah tak butuh infrastruktur lagi karena infrastruktur di daerah mereka sudah sangat bagus. Semua jalan mungkin sudah mulus. Seluruh jembatan sepertinya sudah tersambung kokoh.
Tapi, mereka sepertinya belum tahu bahwa masih banyak daerah di Indonesia, termasuk Papua Barat, yang amat merindukan infrastruktur yang bagus.
Argumen mereka yang bilang tak butuh infrastruktur itu beragam, tapi umumnya serupa, yaitu rakyat, khususnya yang miskin, tak bisa diberi makan infrastruktur.
Ya di sisi itu mereka benar. (Nenek-nenek juga tahu) Tak mungkin rakyat diberi makan aspal jalan dan beton atau besi penyangga jembatan.
Tapi, mereka juga salah, dan bahkan mungkin naif, karena jalan dan jembatan itu bisa membuat rakyat yang masih miskin jadi tak miskin lagi.
Pasalnya, keberadaan jalan dan jembatan bukan cuma membuat lalulintas manusia jadi lancar, tapi juga arus barang dan jasa.
Kelancaran arus barang dan jasa itu mempermudah petani dalam menjual hasil-hasil pertanian mereka, serta jauh menurunkan biaya transportasi yang harus mereka bayar dibanding tanpa infrastruktur atau infrastruktur seadanya.
Semua itu terkait dengan inflasi. Terbukti, masih parahnya infrastuktur jalan dan jembatan di Provinsi Papua Barat jadi salah satu tantangan pengendalian inflasi di Papua Barat.
Data yang dibeberkan Bank Indonesia Perwakilan Papua Barat, yang mengolah data BPJN XVII Manokwari, dalam Rakorda/FGD ketahanan stok dan harga bapok jelang puasa dan Idul Fitri 2019 di Manokwari, Jumat (3/5/2019), menunjukkannya.
Data itu membeberkan per akhir 2017 masih 1443,37 km jalan masih berstatus jalan tanah atau japat (pengerasan), dan 543,08 km jalan belum tersambung.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Data itu juga menunjukkan ada 969 meter jembatan berstatus semi permanen, dan 10,261 km jembatan non permanen.
Jadi, saya, dengan rendah hati, meminta rekan-rekan sesama warga Indonesia di mana pun berada, yang mengatakan tak butuh infrastruktur, agar mendesak pemerintah daerah masing-masing untuk menolak alokasi dana APBN untuk pembangunan (bukan pemeliharaan) infrastruktur, lalu meminta dana itu dialihkan ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkannya. Salah satunya, Papua Barat.
Saya juga berharap mereka menolak dan mendesak agar dana APBD pemerintah masing-masing yang dialokasikan untuk pembangunan (bukan pemeliharaan) infrastruktur, lalu mendorong untuk menghibahkannya ke daerah-daerah lain yang lebih membutuhkannya. Contohnya, Papua Barat.
Bersediakan anda-anda, wahai para penolak pembangunan infrastruktur?(dixie)