Pengurus SMSI Konsolidasi Dengan Sejumlah Pimpinan Media di Papua Barat

Pengurus SMSI Konsolidasi Dengan Sejumlah Pimpinan Media di Papua Barat

Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Papua Barat melakukan konsolidasi dengan pimpinan media daring (dalam jaringan) yang berada di Kabupaten Manokwari.

Dalam siaran persnya disebutkan, konsolidasi yang dikemas dalam bentuk diskusi ringan ini dihadiri sekira 13 pimpinan/perwakilan media.

Dalam kegiatan tersebut Ketua SMSI Papua Barat, Bustam, mengatakan kepengurusan SMSI sudah terbentuk sejak 2 tahun lalu, dan secara nasional sudah terbentuk di 25 provinsi.

“Hari ini kita berkumpul untuk memperkuat eksistensi SMSI di Papua Barat. SMSI adalah wadah berserikat media daring. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk kemajuan organisasi maupun kemajuan dan perkembangan media (daring) di daerah ini melalui SMSI,” jelas Bustam, Sabtu (4/5/2019).

Meski demikian, SMSI Papua Barat belum bisa melaksanakan agenda ataupun kegiatan karena kondisi internal organisasi serta dukungan anggaran.

Beberapa rekomendasi kosolidasi yang turuti dihadiri Wakil Ketua dan Bendahara SMSI Papua Barat, Mercys Loho dan Levita Making, itu adalah, antara lain, melengkapi kepengurusan organisasi, menyusun program kerja, serta mendata seluruh media daring di Papua Barat, terutama yang telah berbadan hukum.

“Saat ini kepengurusan masih di level provinsi. Tidak menutup kemungkinan kepengurusan di kabupaten dan kota juga bisa akan dibentuk ke depannya, sesuai dengan kebutuhan organisasi,” kata Bustam menjawab beberapa masukan terkait pembentukan SMSI kabupaten/kota.

Mercy Loho mengatakan, SMSI memiliki jaringan dengan lebih dari 300 media daring di seluruh Indonesia, dan pernah bekerjasa sama dengan beberapa pihak. Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata.

“Saat ini sedang dijajaki kerja sama dengan sejumlah pihak. Kerja sama yang terjalin juga diharapkan bisa merangkul teman-teman di daerah,” kata Mercy.

Menutup diskusi, Bustam menambahkan dalam waktu dekat SMSI akan melakukan restrukturisasi kepengurusan sesuai kebutuhan organisasi, membuka pendaftaran bagi calon anggota baru, dan sejumlah agenda lain yang menjadi kebutuhan organisasi.(*)