22 perusahaan kayu di jalur trans Papua Barat menyatakan siap melakukan peralihan jalan yang mereka rintis ke pemerintah.
Menurut Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat, Hendrik Runaweri, kesepakatan itu terjadi medio 2015.
“Waktu itu ada kesepakatan bersama kalau nantinya dibutuhkan, jalan yang mereka rintis diberikan ke pemerintah, dan mereka buka jalur baru. Itu sudah disepakati dan mereka tidak keberatan,” ujar Kadishut kepada pekerja pers di ruang kerjanya, Kamis (13/6/2019).
Hal itu yang saat ini terjadi di ruas jalan di Distrik Tahota, Kabupaten Manokwari Selatan. Medio 2018 ruas jalan perusahaan kayu milik PT Mamberamo sekira 20 KM itu diserahkan ke pemerintah.
Kala itu, ruas jalan akan digunakan untuk kepentingan umum serta direncanakan pengaspalan. Sehingga, dalam pertemuan yang difasilitasi Kantor Staf Presiden perusahaan itu sepakat membuka jalur baru serta menyerahkan jalur lama yang mereka rintis ke pemerintah.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
“Saya hadir dalam pertemuan itu. Untuk kepentingan logging, mereka buka jalur baru,” jelasnya, lalu mengatakan perusahaan kayu di Distrik Tahota itu akan beroperasi hingga 2022.
“Lanjut dan tidaknya perusahaan itu tergantung evaluasi. Kementerian LHK mengeluarkan Ijin Usaha Pemanfaatan dan Pengelolaan Hutan Kayu, sedangkan kami hanya mengeluarkan RKT atau Rencana Kerja Tahunan,” tandasnya.(njo)